Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggulirkan bantuan senilai Rp. 74,6 Milyar untuk peningkatan sektor perikanan tangkap di provinsi Aceh. Bantuan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBN tahun 2014.
Hal demikian dikatakan Menteri kelautan dan perikanan Sharif C Sutardjo pada kunjungan kerja ke Banda Aceh dalam rangka pencanangan peningkatan kehidupan nelayan dan penyerahan kapal perikanan di pelabuhan Lampulo Banda Aceh, Sabtu (08/03/2014).
Sharif mengatakan Bantuan yang diberikan diantaranya berupa 27 unit kapal inka mina senilai Rp. 36 milyar. Kapal tersebut terdiri dari 12 unit kapal inkamina ukuran diatas 30 GT seharga Rp. 18 milyar, 9 kapal inka mina dibawah 30 GT dan 6 kapal inka mina ukuran 10-30 GT.
Selain itu Sharif menyebutkan kementriannya juga memberikan bantuan program PUMP perikanan tangkap untuk 130 kelompok usaha bersama (KUB) senilai Rp. 13 Milyar, pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Lampulo Banda Aceh sebesar Rp. 4 milyar, dan pembangunan kios nelayan dan gedung pengepakan Rp. 3 milyar. Selain itu pihaknya juga menyalurkan bantuan berupa sertifikat hak atas tanah nelayan untuk 800 bidang serta 796 kartu nelayan.
“Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan produktifitas hasil tangkapan nelayan dan untuk meningkatkan daya saing nelayan khususnya dalam memperoleh hasil tangkapan ikan”ujarnya.
Sharif menambahkan selain bantuan untuk sektor perikanan tangkap, kementrian kelautan dan perikanan juga menganggarkan bantuan sebesar Rp. 8,5 milyar untuk sektor perikanan budidaya, berupa 132 paket program PUMP perikanan budidaya. “Sedangkan untuk mendukung pengolahan dan pemasaran, kementrian juga memberikan bantuan berupa sarana pemasaran bergerak roda 3 serta peralatan sistem rantai dingin”lanjutnya.
Sharif menyebutkan target dari program PKN sendiri adalah 816 pelabuhan perikanan diseluruh Indonesia pada tahun 2014, yang terdiri dari 6 pelabuhan perikanan samudera, 14 pelabuhan perikanan nusantara, 45 pelabuhan perikanan pantai, dan 749 pangakalan pendaratan ikan.
Menurutnya lagi program PKN itu ikut melibatkan 12 kementrian dan lembaga, diantaranya Kementrian pendidikan, kementrian PU, kementrian koperasi dan UKM, kementrian kesehatan, kementrian perumahan rakyat, BPN, BPS, KKP,PLN dan Pertamina.
“Masih tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir menjadi salah satu alasan adanya program ini, keberhasilan program ini juga ditentukan oleh pemerintah daerah setempat”pungkasnya.
