Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) merilis laporan analisis kinerja tahun ke-tiga pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakkir Manaf. Dalam laporan tersebut, pasangan pemimpin yang dilantik pada 25 Juni 2012 lalu itu dituding masih gagal.
“Kami melihat, tata kelola anggaran dan realisasi program pembangunan masih sangat buruk, tidak terarah dan banyak menyimpang. Begitu juga dengan 21 janji kampanye, belum sepenuhnya terwujud,” ujar Koordinator FAKTA Indra P Keumala di Banda Aceh, Rabu (24/6).
Indra mengatakan, kegagalan pasangan Zaini-Muzakkir difaktori berbagai latar belakang masalah. Salah satunya akibat rekruitmen pejabat struktural satuan kerja pemerintah Aceh (SKPA) yang mengabaikan prinsip profesionalitas.
“Sekalipun sudah dipecah, tapi kerjanya tetap masih tidak efektif, perencanaannya kacau dan realisasinya selalu bermasalah. Itu karena pejabat dinasnya yang memang tidak kredibel dan tidak becus bekerja,” katanya.
“Kemudian pola rekruitmen tenaga kontrak juga tidak jelas, termasuk ketidakjelasan soal tugas dan fungsinya masing-masing,” imbuh Indra.
Dijelaskan, pada tahun 2015 ini pemerintah Aceh mempekerjakan sekitar tujuh ribuan tenaga kontrak yang pembiayaannya mencapai Rp200 miliar pertahun. Namun tetap tidak memberi dampak peningkatan kualitas pelayanan pemerintah Aceh kepada publik.
“Ini masalah serius. Pemerintah harus segera membenahinya agar keberadaan ribuan tenaga kontrak itu tidak cuma membebani keuangan daerah,” terangnya.
Dalam pandangannya, pembenahan dapat ditempuh melalui audit fisik tenaga kontrak yang diikuti pemberlakuan timesheet kerja. Diikuti pembuatan regulasi rekruitmen yang jelas sebagai jalan memastikan agar peluang kerja di sektor tersebut dapat diakses seluruh kalangan dan tidak cuma terbatas di kalangan kerabat pejabatnya saja.
“Kalau sistim itu sudah terbangun maka kontrolnya pun akan jelas. Termasuk menghindari potensi adanya tenaga kontrak siluman, yaitu mereka yang gajinya selalu dibayarkan tapi orang dan kerjanya tidak jelas,” sebutnya.
Korupsi Anggaran
Persoalan tata kelola anggaran yang menyimpang dan malpraktik korupsi program pembangunan menjadi aspek lain penyebab kegagalan pemerintahan Zaini-Muzakkir. “Untuk itu evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) adalah solusi tepat mencegah masalah terus berlanjut,” katanya
Ditambahkan, laporan hasil peninjauan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap realisasi kegiatan konstruksi pemerintah Aceh tahun 2014 mestinya dijadikan ukuran menilai kinerja SKPA.
“Datanya sudah jelas. Banyak program kerakyatan seperti proyek bendung jambo reuhat Rp10,9 miliar di Aceh Timur, bangun 100 kandang sapi di Aceh Tengah, proyek penangkaran benih, dan sejumlah proyek miliaran seperti bangun irigasi, jembatan serta jalan tembus di berbagai kabupaten/ kota di Aceh dilaporkan fiktif dan bermasalah,” katanya.
Selain itu, Indra juga memberi catatan khusus terhadap pola komunikasi antara Gubernur dan Wakilnya. Indra menilai, situasi tersebut turut memberi berpengaruh buruk terhadap tata kelola pemerintahan di Aceh.
“Kalau ini diteruskan maka rakyatlah yang menjadi korban. Untuk itu secara kelembagaan kami berharap agar Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur mau kembali duduk bersama memikirkan dan membenahi Aceh,” pintanya.
Dia menegaskan, perbaikan pola komunikasi antara Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf sangat menentukan capaian pembangunan yang akan diraih Aceh di tahun-tahun berikutnya. “Efek buruk yang ditimbulkan sudah menjalar kemana-mana, maka harus polemik ini harus segera dihentikan,” desak mantan Koordinator Aceh Parliament Watch ini.
Dengan demikian, lanjutnya, di sisa masa pemerintahan yang tinggal dua tahun lagi, pasangan Zaini-Muzakkir dapat segera fokus berbenah memperbaiki segala ketimpangan. “Evaluasi semuanya dengan sungguh-sungguh. Semua yang salah harus dibenahi termasuk pejabat bermasalah juga harus segera diganti,” demikian Indra P Keumala.
