Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) mengharapkan agar pemerintah setempat menyusun Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) 2015 lebih berpihak kepada masyarakat.
“Kami berharap Pemerintah Aceh agar memprioritaskan penempatan anggaran dalam APBA 2015 lebih memihak atas dasar kebutuhan masyarakat secara merata dan menyeluruh,” kata juru bicara DPA PA Suaidi Sulaiman di Banda Aceh, Senin.
Dijelaskan, kebijakan perumusan anggaran harus berdasarkan pada himpunan dan rangkuman masyarakat yang akhirnya diharapkan dapat melahirkan kebijakan anggaran yang pro rakyat.
“Usulan tersebut disampaikan melalui perangkat pemerintah yang dihimpun dari masyarakat secara berjenjang mulai dari gampong, kecamatan, kabupaten/kota sampai Pemerintah Aceh,” katanya menjelaskan.
Suaidi menjelaskan, dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah haruslah dilihat dalam satu kesatuan secara komprehensif, mulai Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota (RKPK).
“Karenanya, sangat dibutuhkan sinkronisasi antara RKPK dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan antara KUA-PPAS dan RAPB Aceh menjadi satu kesatuan atau kristalisasi dari seluruh RKA-SKPA,” katanya menambahkan.
Artinya, menurut Suadi, kebijakan politik anggaran daerah tidak boleh bertentangan atau bertabrakan dengan kepentingan rakyat, terutama daerah-daerah yang dikatagori masih terisolir.
“Kami juga menyarankan agar posting anggaran harus mendukung pencapaian sarana pembangunan yang berkelanjutan, antara lain melalui dukungan pembangunan konektivitas, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan daya saing ketenagakerjaan,” kata dia.
Untuk itu, DPA Partai Aceh mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan APBA 2015 secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan bermamfaat serta mampu menjawab berbagai kendala masyarakat.
“Kami juga berharap agar Pemerintah Aceh memiliki kemauan tinggi menjadikan anggaran sebagai instrumen untuk mendukung percepatan terwujudnya pembangunan Aceh yang berdaya saing dalam segala aspek pembangunan,” kata Suaidi Sulaiman.(antaraaceh)
