Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan lima rekomendasi kepada Pemerintah kota Banda Aceh terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Balanja Kota (APBK) Banda Aceh tahun 2014.
Rekomendasi itu disampaikan juru bicara badan anggaran DPRK Banda Aceh Muhibban pada rapat paripurna DPRK Banda Aceh dengan agenda penyampaian usul, saran dan pendapat badan anggaran dewan terhadap rancangan qanun APBK tahun 2014.
Rekomendasi pertama, Muhibban meminta walikota Banda Aceh Agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur Pemko Banda Aceh yang masih lamban. Pihaknya berharap Proses Administrasi Pemerintahan dapat berjalan lebih baik demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Kemudian DPRK meminta walikota Agar melakukan pendataan ulang terhadap semua bangunan yang dibangun tanpa IMB, serta menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan.
“Agar segera melakukan evaluasi kinerja aparatur Pemko Banda Aceh yang masih lamban untuk dilakukan penatan secara lebih baik. Proses Administrasi Pemerintahan agar dapat berjalan lebih optimal demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat”lanjutnya.
Muhibban menambahkan rekomendasi selanjutnya DPRK meminta Walikota Banda Aceh agar dapat memerintahkan Dinas Kesehatan untuk segera menanggulangi permasalahan DBD yang berjangkit saat ini di wilayah Kota Banda Aceh.
Selain itu DPRK juga meminta walikota supaya menertibkan Bakso Hendra Hendri karena disamping toko tersebut ada akses jalan ke Makam Raja-raja yang merupakan cagar budaya.
Muhibban berharap Setiap rekomendasi yang disampaikan dijadikan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari keputusan DPRK. Ia meminta rekomendasi dewan nantinya bisa dipastikan terakomodir dalam penjabaran APBK 2014.
