Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menilai belum ada upaya maksimal dari Pemerintah kota Banda Aceh untuk menjalankan syariat Islam, hal itu setidaknya terlihat dari besaran anggaran yang dikucurkan setiap tahunnya.
Hal itu dikatakan juru bicara badan anggaran DPRK Banda Aceh Muhibban pada rapat paripurna DPRK Banda Aceh dengan agenda penyampaian usul, saran dan pendapat badan anggaran dewan terhadap rancangan qanun APBK tahun 2014.
Muhibban mengatakan salah satu program prioritas Pemko Banda Aceh dalam PPAS 2014 adalah peningkatan pengamalan syariat Islam, namun anggaran hal itu tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang diusulkan, menurutnya Program untuk peningkatan kualitas pengamalan Syari’at Islam harus menjadi urutan pertama dengan sasaran diantaranya meningkatnya peran dayah dan balee seumeubeut sebagai tempat bagi masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan agama.
“Harusnya program di sektor ini menjadi wadah preventif atau pencegahan agar pelanggaran Syari’at Islam seperti kasus-kasus yang kerap terjadi di Banda Aceh bisa berkurang”ujarnya.
Muhibban menyebutkan DPRK terus mendesak Pemko Banda Aceh agar lebih optimal dalam mengalokasikan anggaran untuk pengamalan Syari’at Islam dan penindakan terhadap pelanggaran qanun-qanun yang ada.
Pihaknya berharap alokasi anggaran yang diperuntukkan terhadap program/kegiatan yang berorientasi kepada pengamalan Syari’at Islam benar-benar tepat sasaran, efektif , terukur dan juga berkelanjutan, sehingga tidak terkesan sekedar formalitas dan seremonial saja.
