Pemerintah Aceh telah mengagendakan sejumlah kegiatan menyambut peringatan hari perdamaian Aceh yang jatuh pada tanggal 15 Agustus mendatang.
Sebelumnya pemerintah Aceh juga berencana mengibarkan bendera Aceh pada hari perdamaian, namun hal itu batal dilakukan mengingat tidak ada izin dari pemerintah pusat, karena bendera itu belum disetujui.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan peringatan hari perdamaian akan diisi dengan kegiatan doa bersama agar perdamaian Aceh bisa terus berlanjut dan abadi, Zaini menilai rakyat Aceh sangat bersemangat memelihara perdamaian, meskipun diakuinya masih ada provokator yang ingin merusak perdamaian Aceh dan itu harus segera dibasmi secara bersama-sama.
“Akan kita isi seperti yang sudah-sudah, ini penting agar kita tidak kita lupakan ini dan berharap bisa berlanjut dan abadi dan provokator perdamaian harus kita basmi”lanjutnya.
Zaini berharap 8 tahun setelah penandatanganan MoU di helsinki, pemerintah pusat agar segera menyelesaikan semua kewenangan Aceh khususnya yang tertuang dalam MoU Helsinki dan sudah ada dalam UUPA nomor 11 tahun 2006.
“Kita berharap semua poin-pon dalam MoU segera selesai, khususnya PP dan Perpres, ini penting sekali untuk segera diselesaikan”lanjutnya lagi.
Zaini berharap semua kewenangan itu tuntas sebelum masa jabatan SBY berakhir.
Seperti diketahui, Pemerintah Pusat melakukan penandatanganan MoU dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 silam. MoU itu sekaligus mengakiri konflik antara pemerintah pusat dengan GAM yang telah berlangsung selama 30 Tahun dan menewaskan ribuan orang.
