Pemerintah Aceh melakukan pencanangan dan launching road map reformasi birokrasi pemerintah Aceh 2013-2017 di kantor gubernur Aceh Selasa (02/07/2013) pagi.
Road map itu diharapkan mampu memacu kinerja pembangunan Aceh.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan ada empat sasaran yang ingin dicapai pemerintah Aceh dari program tersebut seperti terciptanya pemerintahan dengan tata kelola yang baik, bersih, dan bebas dari penyelewengan, kemudian adanya peningkatan kualitas para pengambil kebijakan dan adanya peningkatan kualitas di sektor pelayanan publik, “serta Adanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah,”lanjutnya.
Zaini menambahkan reformasi birokrasi di Aceh merupakam paling penting sehingga menempati urutan nomor 1 dari 10 program prioritas dalam RPJM 2012-2017.
Zaini menjelaskan masyarakat Aceh juga perlu mengetahui agenda dari road map reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah Aceh sehingga lebih terarah dan terukur.
Sementara itu Asisten III Setda Aceh Muzakar mengatakan ukuran keberhasilan dari reformasi birokrasi pemerintah Aceh periode 2012-2017 ditandai dengan berkurangnya angka korupsi, APBA yang baik, semua program selesai dan tepat sasaran, perizinan selesai dengan cepat dan tepat serta jam kerja yang efektif dan produktif.
“Komunikasi dengan publik juga harus makin baik, selain itu juga penerapan reward and punisment secara konsisten dan berkelanjutan”tambahnya.
Muzakar menjelaskan untuk mewujudkan ukuran keberhasilan itu pemerintah Aceh telah merumuskan delapan area perubahan, masing-masing kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, perundang-undangan,palayanan publik,pengawasan, akuntabilitas, budaya kerja, dan pola pikir.
