Pemerintah Aceh menetapkan delapan program prioritas (quick wins) reformasi birokrasi. Program unggulan itu diharapkan dapat menaikkan citra birokrasi dan kepercayaan publik.
Hal demikian dikatakan gubernur Aceh Zaini Abdullah pada pencanangan dan launching road map reformasi birokrasi pemerintah Aceh 2013-2017, Selasa (02/07/2013).
Zaini mengatakan kedelapan program prioritas tersebut antara lain, digitalisasi dokumen LAKIP SKPA dan pemerintah Aceh pada portal pemerintah, selanjutnya revisi SOP BP2T terkait pengutipan biaya diluar qanun, kemudian pengembangan aplikasi yang mendukung e-gov serta pengembangan pelayanan kesehatan terpadu pada rumah sakit Zainal Abidin.
“Termasuk juga pengesahan peraturan gubernur tentang prosedur peminjaman dan pengembalian buku diperpustakaan dan penyusunan SOP penanggulangan bencana Alam”lanjutnya.
Sementara itu pencanangan dan launcing road map reformasi birokrasi Aceh turut dihadiri Mentri pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi birokrasi Azwar abubakar, perwakilan kementrian Bappenas, dan perwakilan UNDP.
MenPan RB Azwar Abubakar mengatakan pencanangan ini diharapkan menjadi tonggak perubahan Aceh, menurutnya pemerintah Aceh kedepan bisa lebih profesional.
Menurut Azwar Road map ini ada panduan dan ada ukuran yang harus dicapai oleh pemerintah Aceh.
Azwar menjelaskan kedepan penerimaan PNS juga akan disesuaikan dengan kebutuhan, dan penerimaannya harus dilakukan secara terbuka,”Dengan model seperti ini kita berharap negara bisa menghasilkan putra-putri terbaik untuk dipekerjakan”lanjutnya.
Lebih lanjut Azwar menambahkan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi yang menerima uang dari pemerintah harus melaporkan kinerja.
Azwar meminta pemerintah Aceh untuk fokus pada 3 Dari 9 program reformasi birokrasi, masing-masing rekrutmen, IT base dan promosi.
