Sampaikan Aspirasi Kepada Ketua DPRK, Warga Ingin Sekolah Belajar Tatap Muka

Setahun sudah pandemi Covid-19 melanda dunia dan hingga kini belum diketahui kapan akan berakhir. Munculnya wabah tersebut sudah membuat pola aktivitas masyarakat berubah di antaranya proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring.

Kondisi ini dinilai sangat merepotkan orang tua karena pendidikan anak dirasa menjadi kurang maksimal. Hal tersebut dialami oleh Mira Fitria, warga Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Kepada Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, Mira menyampaikan betapa kewalahannya dia dalam mengawal proses belajar anak-anaknya. Pada saat bersamaan dia juga harus melakukan kegiatan lain. Ia merasa lega setelah Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menerapkan sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru lalu dengan protokol kesehatan yang ketat.

Meskipun pandemi belum berakhir, Mira meminta agar pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka. Dengan begitu peserta didik bisa mendapatkan akses pendidikan secara normal.

“Melalui kegiatan ini saran saya sekolah di Banda Aceh tetap seperti dulu lagi, sebab belajar secara daring tidak efektif. Apalagi kalau di rumah kami sebagai orang tua agak kerepotan mengajarkan mereka karena kami berkewajiban mencari nafkah juga,” kata Mira Fitria kepada Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, saat menemui warga dalam reses di Dapil Kuta Alam yang berlangsung di Gampong Lamdingin, Sabtu (6/3/2021).

Selama masa pandemi seperti ini kata Mira Fitria, para orang tua harus cerdas menjaga menjaga kesehatan anak seperti meningkatkan imunitas mereka dengan memberi vitamin. Saat anak-anaknya kurang enak badan hendaknya tidak diizinkan bersekolah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Untuk kemajuan anak, maka harus mendapatkan ilmu yang memadai, karena itu kami menyarankan agar sekolah tetap diadakan seperti kondisi normal tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, ditinjau minimal semingu sekali supaya sekolah tetap aktif melakukan pengawasan terhadap anak didik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRK Farid Nyak Umar menyampaikan bahwa pembelajaran secara daring di Banda Aceh sudah berlangsung selama sembilan bulan, sejak 16 Maret sampai dengan akhir Desember 2020. Dan mulai awal tahun 2021 pemerintah kota sudah memberlakukan sekolah tatap muka secara langsung.

Karena pandemi Covid-19 belum berakhir, saat ini pembelajaran dilakukan dengan sistem shift (rombel). Namun, masyarakat menginginkan proses belajar mengajar kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19.

Sejauh ini pihaknya dalam rapat forkopimda kota sudah bersepakat bahwa sekolah tetap berlangsung dengan sistem tatap muka, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kasus baru atau muncul penularan wabah dari klaster sekolah. Oleh karena itu, perlu terus membiasakan anak-anak menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Jadi kami berharap masyarakat bisa memahami ini, kita bersama pemerintah dan forkopimda terus melakukan evaluasi secara rutin, evaluasi bulanan, bagaimana perkembangan covid-19, agar kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutup Farid yang juga Ketua DPD PKS Kota Banda Aceh.

Tingkatkan Sosialisasi Vaksinasi Covid-19

Pada kesempatan itu Warga kota juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan sosialisasi manfaat vaksinasi Covid-19.

Warga menilai sosialisasi ini penting karena banyaknya informasi miring yang beredar di media sosial terkait vaksinasi tersebut.

Rohmah mengatakan, sosialisasi ini penting ditingkatkan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Selama ini kata dia, sosialisasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah belum bisa mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat lebih condong pada informasi yang tidak valid.

“Kami masyarakat cukup resah sebab mendengar informasi bahwasanya bagi penerima BLT yang tidak mau divaksinasi tidak akan menerima BLT lagi, bantuanya dihilangkan,” kata Rohmah menyampaikan kegusarannya.

Rohmah juga menerima informasi jika mereka yang sudah melakukan vaksinasi akan diberikan sertifikat sebagai syarat melakukan perjalanan ke luar daerah. Sedangkan yang tidak divaksinasi saat hendak ke luar daerah harus melakukan swab antigen. Simpang siur informasi ini menurutnya harus ada penjelasan dari pihak terkait.

“Jadi kami berharap kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi, manfaat dari vaksinasi itu bagaimana, kemudian efek sampingnya seperti apa, agar masyarakat paham dan tidak menolak saat dilakukan vaksinasi,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menjelaskan bahwa dari berbagai pertemuan dewan kota dengan pemko tidak ada pembicaraan pemotongan BLT bagi masyarakat yang tidak bersedia atau keberatan untuk divaksin. Meski demikian, ia berjanji untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah kota.

“Selaku pimpinan DPRK kami meminta kepada pemko melalui dinas kesehatan dan puskesmas di sembilan kecamatan agar terus menyosialisasi secara jelas dan tuntas sehingga masyarakat memahami dengan baik urgensi dari vaksinasi itu,” kata Farid Nyak Umar di hadapan warga.

Menurut Politisi PKS ini, pemerintah perlu hadir memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga mereka merasa mendapatkan manfaat ketika divaksinasi. Setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah juga harus disampaikan kepada masyarakat dengan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan. Apalagi banyak sekali hoaks yang dinilai bisa meracuni pikiran masyarakat.

“Karena itu kami berharap dengan adanya peningkatan sosialisasi itu masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar, bisa dipertangungjawabkan sehingga warga tidak resah dengan persoalan vaksin ini,” tutur Farid Nyak Umar.