Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Ramza Harli menyebutkan masih adanya situs tsunami di kota Banda Aceh yang terbengkalai tanpa adanya perhatian pemerintah, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah kota Banda Aceh.
Situs tsunami tersebut adalah dua buah kapal patroli milik Adpel Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) Malahayati yang letaknya sekitar 100 M dari kapal PLTD Apung gampong Punge Blang Cut, kota Banda Aceh.
“Sudah lebih 10 tahun kapal tersebut bertengger ditengah-tengah rumah warga dengan posisi kapal melintang hampir ketengah jalan setapak yang sempit untuk masuk ke lokasi itu, sehingga sangat menyulitkan bagi warga yang melintas dijalan itu,”ujar Politisi Gerindra di DPRK Banda Aceh ini.
Ramza mengakui terkait keberadaan kedua kapal sisa tsunami itu sudah disampaikannya kepada pihak Disbudpar kota Banda Aceh beberapa waktu lalu, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari pemerintah untuk membangun lokasi tersebut sebagai tempat wisata. Ia berharap pada tahun 2016 ada alokasi dana untuk membebaskan lahan disekitar kapal itu baik dari APBK maupun APBA.
“Sedangkan untuk pembangunan fisiknya bisa kita usulkan melalui dana APBN, seperti pembangunan situs tsunami PLTD Apung yang telah dipugar dengan dana sekitar Rp. 25 Milyar lebih. Apabila lokasi KPLP ini dipugar, maka objek wisata tsunami PLTD Apung lebih bertambah megah lagi karena letaknya yang sangat berdekatan,”ujar anggota komisi C DPRK itu.
Ramza menyebutkan keberadaan kapal KPLP itu sebenarnya telah merugikan warga setempat, karena dibiarkan terlantar diatas tanah warga yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain.
“Pernah sekitar tahun 2012 yang lalu, oleh pihak Adpel sebagai pemilik kapal, melelang kapal tersebut, untuk dimusnahkan, akan tetapi dihadang oleh seluruh masyarakat karena menurut penilaian masyarakat ,sangat disayangkan apabila kapal yg merupakan benda yang sangat langka itu harus dimusnahkan,”pungkas anggota Fraksi PKS-Gerindra DPRK itu.
