Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2016 Pemerintah Aceh mengusulkan anggaran sebesar 25 T lebih khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi dan pelabuhan laut.
Untuk itu Pemerintah Aceh beraharap kepada Bapenas untuk mengawal alokasi APBN untuk Aceh mengingat masih banyak hal prioritas yang belum diselesaikan pemerintah.
Hal demikian dikatakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat membuka Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2016, di DPR Aceh, Kamis (09/04)
Zaini mengatakan dalam penyusunan RKPA tersebut pihaknya meminta agar acuan utama RKPA harus merujuk pada RPJMA 2012-2017 dan isu stratgis yang berkembang, kemudian terkait dana bagi hasil migas dan dana otsus harus berpedoman pada qanun yang sudah ada, selain itu Zaini meminta agar program prioritas harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
”Sudah kita usulkan melalui sistem e-musrembang sebesar 25 Triliun lebih, kami berharap Bapenas untuk mengawal ini, karena ada hal prioriotas belum selesai, seperti jalan dan jembatan, waduk, TPI, pelabuhan, irigasi, ketahanan pangan dan lain-lain,”lanjutnya.
Zaini menambahkan Pemerintah Aceh mengusung lima isu stategis tahun 2016 masing-masing penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, kemudian peningkatan kulitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, ketahanan pangan dan nilai tambah, peningkatan infrastruktur, investasi dan pembangunan kawasan strategis dan reformasi birokrasi, dinul Islam, ada istiadat serta perdamaian berkelanjutan.
Zaini mengatakan anggaran Aceh APBA tahun 2016 diperkirakan berkisar sekitar 11,9 T, anggaran tersebut bersumber dari pendapatan asli Aceh, dana perimbangan, dana otsus dan pendapatan lain yang sah, dan yang terbesar dari Otsus yaitu mencapai Rp 7,05 T.
Namun Zaini mengingatkan dana otsus hanya sampai tahun 2027 sehingga penggunaannya harus benar-benar produktif dan pemanfaatan jangka panjang, dana tersebut tidak dibenarkan untuk keperluan konsumtif, oleh sebab itu Zaini meminta agar dana itu digunakan sebesar-besarnya sebagai belanja modal.
”Jangan pernah gunakan dana ini untuk belanaja habis pakai, tapi pembangunan Aceh yang sejahtera dan madiri,” pungkasnya.
