Disabilitas Butuh Perhatian Serius Pemko Banda Aceh

0
99
Anggota DPRK Banda Aceh Irwansyah berdialog dengan masyarakat disabilitas/Salman Iqbal

Hadirnya sejumlah tempat-tempat bugar refleksi berdampak tidak baik bagi kalangan penyandang cacat dan disabilitas yang selama ini menggantungkan hidupnya mencari nafkah sebagai tukang pijat.

Akibatnya banyak tukang pijat khususnya dari kalangan tuna netra harus beralih profesi, bahkan turun ke jalan untuk meminta yang sebenarnya sangat tidak mereka harapkan.

Hal demikian diungkapkan Ketua Lembaga Pengembangan Tuna Netra Aceh wilayah Banda Aceh Syarifuddin pada pertemuan dengan anggota DPRK Banda Aceh Zulfikar Abdullah di Gampong Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh, Sabtu (07/02).

Syarifuddin mengatakan tempat-tempat bugar refleksi memiliki fasilitas yang lebih lengkap sehingga pelanggan mereka banyak yang lari ketempat tersebut, oleh sebab itu mereka meminta adanya perhatian dari pemerintah kota Banda Aceh untuk mencarikan solusi bagi mereka.

Menanggapi hal itu anggota DPRK Banda Aceh Zulfikar Abdullah meminta pemerintah Kota Banda Aceh untuk campur tangan melakukan spesialisasi kepada kaum penyandang cacat dan disabilitas, karena dari sisi kemanusian mereka juga harus menjadi prioritas pemerintah, sehingga kehidupa mereka berkelanjutan mengingat pada umumnya kemampuan mereka banyak di juru pijat.

“Sebenarnya ini bisa dilihat dari dua sisi, sisi bisnis dan sisi kemanuasian, kalau sisi bisnis maka pasti ini adanya persaingan, tapi dari sisi kemanusian mereka ini perlu prioritas sehingga kehidupan mereka berkelanjutan. Saya juga tidak menyalahkan refleksi yang hadir, tapi pemerintahnya yang harus campur tangan agar mereka tidak hilang pekerjaan,” lanjut Zulfikar yang juga sekretaris komisi A DPRK Banda Aceh.

Zulfikar berharap pemerintah kota Banda Aceh serius menanggapi persoalan yang dihadapi oleh penyandang cacat dan disabilitas. Pemerintah kota diminta untuk  memfasilitasi mereka, karena  banyak juga diantara disabilitas yang punya keahlian khusus, akan tetapi tanpa intervensi pemerintah hak-hak mereka kerap diabaikan.

Menurutnya   campur tangan pemerintah juga akan membantu pemerintah sendiri dalam rangka untuk mengurangi jumlah gepeng di Banda Aceh.
Disamping itu Zulfikar juga berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap anak-anak dari penyandang cacat dan disabilitas ini, ia berharap jangan sampai gara-gara kemampuan orangtua mereka yang terbatas baik dari segi fisik dan ekonomi akan berdampak pada masa depan dari anak-anak mereka.

“Kita khawatir jika anak-anak mereka dibiarkan tidak sekolah, yang ada mereka juga akan menjadi peminta-minta, sehingga mata rantai ini tidak akan putus-putusnya. Cukuplah orangtuanya terbatas fisik dan ekonomi tapi anak-anak mereka harus berkembang,” lanjutnya.

Zulfikar mengaku akan menyampaikan seluruh persoalan tersebut kepada walikota Banda Aceh, dan berharap agar walikota bisa segera menindaklanjutinya, “Ini juga tanggungjawab kami di dewan agar ini bisa kami komunikasikan dengan walikota, hasil reses ini akan saya bawa dalam pertemuan dengan walikota agar walikota menindaklanjuti kebutuhan mereka dan saya kira walikota juga mengatahui banyak tentang mereka,”Pungkas ketua DPD PKS Banda Aceh ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.