Isu pemekaran wilayah semakin banyak disuarakan oleh masyarakat disejumlah daerah di provinsi Aceh, setelah sebelumnya kabupaten Simeulu, kabupaten Bireun dan Aceh Besar meminta agar dimekarkan masing-masing menjadi dua kabupaten, kini giliran kabupaten Aceh Timur ikut meminta dimekarkan.
Sejumlah masyarakat Aceh Timur yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Peureulak (GPMP) Peureulak Raya menggelar aksi diam di simpang lima kota Banda Aceh, Selasa (03/02) sebagai bentuk dukungan agar pemerintah segera mewujudkan kabupaten Peureulak Raya.
Koordinator aksi Muhammad Reza mengatakan isu pemekaran Peureulak Raya sudah bergulir sejak tahun 2009 silam, namun akhir-akhir ini kembali tidak terdengar, oleh karena itu pihaknya berharap adanya dukungan tertulis dari pemerintah kabupaten Aceh Timur dan DPRK setempat sebagai bentuk dukungan pembentukan kabupaten Peureulak Raya yang terdiri dari 10 kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Timur.
Reza menyebutkan salah satu alasan pembentukan Peureulak Raya adalah agar adanya pemerataan pembangunan, disamping itu pihaknya prihatin dengan sikap pemerintah setempat yang tidak memperhatikan cagar budaya dan situs sejarah di Peureulak.
“Pemekaran ini sejak dulu sudah diinginkan masyarakat Peureulak Raya, isu ini dulu sempat ada tapi hilang begitu saja, karena Peureulak butuh perhatian khusus oleh pemerintah daerah maupun provinsi,” ujarnya.
Adapun sepuluh kecamatan yang direncanakan masuk dalam kabupaten Peureulak Raya masing-masing kecamatan Peureulak Kota, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Ranto Peureulak, Birem Bayeun, Simpang Jernih, Peunaron, Sungai Raya, Serba Jadi dan Ranto Seulamat.
Selain Aceh Timur, sebelumnya isu pemekaran juga bergulir di kabupaten Simeulu, Pemerintah kabupaten setempat sepakat agar Simeulu dimekarkan jadi dua kabupaten.
Jauh-jauh hari sebelumnya isu pemekaran juga ramai dibicarakan masyarakat kabupaten Aceh Besar, masyarakat setempat menginginkan agar kabupaten Aceh Besar dimekarkan menjadi dua kabupaten, namun hingga saat ini belum mendapatkan dukungan pemerintah.
Isu pemekaran lebih besar terjadi ditingkat provinsi, dimana masyarakat di dataran tinggi gayo dan masyarakat di pantai barat selatan Aceh juga menyuarakan pemekaran provinsi Aceh menjadi tiga provinsi masing-masing provinsi Aceh, provinsi Ala dan provinsi Abas.
