Pengelolaan aset daerah yang baik akan memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Aceh yang lebih baik.
Oleh karena itu Setiap pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya serta perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRK maupun DPRA.
Hal demikian dikatakn wakil ketua DPR Aceh Sulaiman Abda pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang dan Jasa Bidang Umum dengan Sekretariat DPR Kab/Kota Se – Aceh, Selasa (10/06/14)
Sulaiman mengatakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Aceh harus diawali dari penyiapan sumber daya manusia yang mumpu dan memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.
“Hal ini penting, karena dengan SDM yang berkualitas penerapan pengelolaan Barang Milik Daerah Aceh dapat dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai”ujarnya.
Sulaiman mengingatkan Pentingnya inventarisasi aset yang ada saat ini sebagai bagian dari penyempurnaan manajemen aset secara keseluruhan.
Untuk itu,menurutnya pemerintah Aceh perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.
Ia menjelaskan Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah Aceh sebagai penopang pendapatan asli daerah. “Maka itu perlu dilakukan pengelolaan secara optimal untuk mencapai pembangunan Aceh yang seutuhnya”lanjutnya.
Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah daerah diminta memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dan manipulasi.”Oleh karena itu, bagi pengelolaan aset harus sangat hati-hati dan cermat dalam melakukan pengelolaannya”pungkasnya.
