Gubernur Aceh Zaini Abdullah, akan membuka Bimtek Perizinan dan Non Perizinan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Umum dan Energi Kabupaten/Kota se Aceh di Oasis Hotel, Selasa (6/5).
Sektor pertambangan dan energi, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
“Sehingga perizinan tambang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Aceh,” ujarnya.
“Bimtek ini dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Gubernur melanjutkan, salah satu fungsi yang melekat pada instansi pemerintah adalah aspek pelayanan publik. Yang merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Aspek perizinan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus terus dibenahi dan di tingkatkan.
Ini semua bertujuan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, yang menjadi tujuan kita bersama, sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi, yang menjadi salah satu Program Prioritas Pembangunan Aceh, yang tertuang dalam RPJM Aceh 2012-2017.
Pemerintah Aceh melalui BP2T Aceh, sampai dengan April 2014 telah mengeluarkan rekomendasi izin pertambangan sebanyak 98 IUP yang terdiri dari Eksplorasi 75 IUP dan Operasi Produksi 23 IUP.
“Hal ini bertujuan, agar sektor pertambangan dapat membawa manfaat yang besar bagi pembangunan Aceh,”
Kekayaan alam yang luar biasa mengundang banyak pihak untuk melakukan eksploitasi hasil alam Aceh. Pemerintah Aceh memandang bahwa potensi tambang ini sangat penting untuk dikelola sesuai dengan kaedah pertambangan secara baik dan benar dengan menerapkan prinsip Good Mining Practices agar kandungan bahan tambang tersebut tidak cepat habis, dan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Saat ini, peningkatan pelayanan perizinan menjadi semakin baik berkat hadirnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2T) Aceh. Masyarakat mengurus perizinan menjadi semakin mudah, karena semuanya dilakukan dalam satu atap.
“Meski demikian, kita jangan cepat berpuas diri. Terus lakukan berbagai terobosan agar pelayanan masyarakat menjadi semakin baik,” ujarnya mengingatkan.
Karena itu sejak awal kepemimpinan ZIKIR, upaya perizinan pertambangan telah diarahkan agar diberikan dengan selektif.
“Kebijakan tersebut kami tempuh, bukan untuk menghambat atau menghentikan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan, melainkan agar hasil tambang di Aceh dapat dikelola dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
