DPR Aceh meminta pemerintah Aceh untuk mengurangi penyelenggaraan rapat-rapat, workshop, seminar dan lokakarya yang dilaksanakan di luar kantor atau gedung pemerintah.
Selain itu DPR Aceh meminta pemerintah untuk mengurangi biaya perjalanan dinas.
Hal demikian dikatakan ketua Komisi C DPR Aceh Ermiadi Abdul Rahman saat menyampaikan pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2014, Kamis (19/12/2013).
Ermiadi meminta Penganggaran Belanja perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta ada beberapa pos Belanja Perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada seluruh SKPA untuk dirasionalkan anggarannya.
“Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud”lanjutnya.
Sementara itu Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
“Begitu juga dengan Penganggaran Honorarium bagi PNS supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNS yang bersangkutan”lanjutnya lagi.
