Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh menolak pengadaan mobil dinas untuk wakil ketua DPRK yang berasal dari Fraksi partai tersebut.
Penolakan itu disampaikan Sekretaris fraksi PKS Surya Mutiara pada rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRK Banda Aceh terhadap rancangan qanun perubahan anggaran pendapatan dan belanja kota (APBK) tahun anggaran 2013, di DPRK setempat Jum’at (27/09/2013) sore.
Surya mengatakan fraksi PKS menolak pengadaan mobil dinas jenis CRV untuk wakil ketua DPRK asal PKS atas nama Razali dalam APBK-Perubahan tahun 2013, pihaknya meminta agar anggaran tersebut dialihkan kepada kepentingan publik lain yang lebih mendesak.
“Memang tidak ada larangan pengadaan mobil untuk wakil ketua DPRK, tapi kita melihat untuk sementara ada hal lain yang lebih penting dan membutuhkan anggaran mendesak”ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh Purnama Karya mengatakan dalam APBK-Perubahan 2013 Pemerintah kota Banda Aceh mengeluarkan anggaran Rp. 1 Milyar untuk pengadaan dua unit mobil dinas jenis CRV kepada dua orang wakil ketua DPRK.
Menurut Purnama pasca adanya penolakan dari fraksi PKS maka pihaknya akan duduk kembali untuk mempertimbangkan penolakan tersebut, serta mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat.
“ 1 Milyar untuk pengadaan dua unit CRV untuk dua wakil ketua DPRK, satu unitnya 500 juta, itu standar mobil biasa untuk setingkat Wakil ketua DPRK, kita akan bicarakan lagi terkait penolakan dari fraksi PKS”ujarnya.
Sementara itu sidang paripurna DPRK Banda Aceh Jum’at sore itu, juga mengesahkan APBK-Perubahan kota Banda Aceh tahun anggaran 2013, seluruh fraksi di DPRK Banda Aceh menyatakan menerima rancangan qanun APBK-Perubahan untuk disahkan menjadi qanun kota Banda Aceh.
