Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh membuka Posko Pengaduan dan laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan dan salah sasaran penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Kepala Divisi Kebijakan Publik, Isra Safril mengatakan, pihaknya membuka posko ini untuk memantau dan untuk advokasi secara akurat proses penyaluran bantuan tersebut yang sudah mulai berjalan di Provinsi Aceh.
“Saat ini, sudah banyak laporan dan informasi yang diterima terkait banyak kejanggalan terhadap penyaluran dana BLSM di Aceh. Untuk itu kita membuka posko ini,”ujar Safril kepada wartawan, Jum’at (29/6) di Banda Aceh.
Dikatakannya, GeRAK Aceh membuka posko BLSM ini sebagai layanan resmi pengaduan bagi masyarakat agar bisa dilakukan advokasi secara menyeluruh. Karena pem bagian bantuan tersebut tidak tepat sasaran.
“Apalagi jika melihat proses penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah digulirkan pemerintah dulu, banyak indikasi salah sasaran penerima dana tersebut dan ditengarai menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi,”paparnya.
Sehingga berkaca dari pengalaman sebelumnya dan kondisi penyaluran BLSM saat ini,maka untuk membantu dan menyembatani hak-hak publik yang tidak terakomodir perlu dilakukan upaya advokasi masif secara terstruktur dan terencana. “Apalagi saat ini baik Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum melakukan upaya dan langkah cepat terkait semua mekanisme penyaluran dana BLSM di Aceh,”terangnya.
Posko pengaduan ini dibuka melalui layanan telpon di 082364629920 atau melalui e-mail di antikorupsiaceh@yahoo.com atau isra_safril@yahoo.co.id.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Pembagian dana BLSM di berbagai daerah menimbulkan keributan. Untuk itu, pemerintah diminta mendata langsung masyarakat miskin yang berhak mendapatkan BLSM ke tingkat desa.
Saat ini banyak warga yang semestinya berhak tapi tidak menerima dana kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut, sehingga protes ke kepala desa serta PT Pos Indonesia.
