Realisasi kegiatan konstruksi pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 dituding sarat terjadi penyimpangan. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) didesak menentukan sikap.
Hal demikian antara lain pernyataan disampaikan Koordinator Badan Pekerja Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indra P Keumala, Minggu (31/5) merespon hasil peninjauan lapangan Panitia Khusus (Pansus) I hingga X DPRA terhadap realisasi kegiatan konstruksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2014.
“Berdasarkan riset kami, penyimpangan yang ditemukan begitu luar biasa. Mulai dari soal buruknya kualitas konstruksi hingga temuan yang mengindikasikan adanya laporan fiktif. Hal ini harus dituntaskan,” ujarnya.
Diungkapkan Indra, berbagai temuan penyimpangan tersebut sekaligus menjadi bukti ketidak-beresan tata kelola anggaran yang terjadi pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Menurutnya, DPR Aceh perlu merekomendasikan pembenahan dan penindakan.
“Sejauh ini, anggota dewan sudah bekerja cukup baik. Tinggal kita tunggu bagaimana sikap dan rekomendasi yang dirumuskan saat paripurna digelar. Mudah-mudahan ada tindak lanjut konkrit,” tegas Indra.
Dia berharap semua temuan Pansus nantinya ditindaklajuti melalui paripurna, termasuk merekomendasikan upaya hukum. Sebab menurutnya, hal itu penting sebagai pembuktian bahwa Pansus DPRA Tahun 2015 bekerja sungguh-sungguh memenuhi fungsi dan tangggung jawabnya melakukan pengawasan.
“Bagi kami, semua temuan itu sangat merugikan rakyat. Karenanya silahkan dibuktikan apakah DPRA benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat atau justeru punya motif lain,” tantangnya.
Kendati demikian, lanjut Indra, lembaganya tetap menyiapkan langkah antisipasi bila DPRA memilih melakukan pembiaran. “Untuk kasus tertentu kami sudah pegang datanya. Jika DPRA akhirnya diam, maka kami yang akan melaporkan ke KPK atau Mabes Polri,” demikian Indra P Keumala.
