Gerakan anti Korupsi (Gerak Aceh) menuding pemerintahan Zaini-Muzakir Manaf belum berhasil mempresentasikan angaran sebesar-besarnya untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat.
“Lihat saja Pemerintahan saat ini mengalokasikan sebesar Rp 5,4 Triliun untuk Belanja Publik atau sebanyak 46% dari total Belanja Daerah. Sisanya lebih besar diperuntukan untuk Belanja Pegawai, “ ujar Fernan, Kepala Devisi Advokasi kebijakan publik Gerak Aceh, Senin (05/01).
Fernan menjelaskan Pemerintah Aceh mengalokasikan Belanja Daerah pada RAPBA TA 2015 sebesar Rp 11,7 Triliun. Dari anggaran tersebut disinyalir sebesar Rp 5,2 Triliun anggaran yang tersebar di tiga belas Pos Anggaran sarat dengan potensi korupsi dan dinilai tidak realistis.
“Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 283,8 Milyar untuk Penyertaan Modal Investasi Daerah,” lanjutnya.
Pemerintah Aceh dinilai terlalu berani dengan mengalokasikan terlalu besar untuk BUMD baru yang seharusnya fokus pada penguatan organisasi dan penguatan manajemen.
“ Penyertaan modal untuk Microfinance for Innovation Fund (MIF) sebesar Rp 63,8 Milyar dimana asumsi penerimaan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah nilainya sama. Kalaupun anggaran itu digunakan untuk penyaluran kreditnya seharusnya nilai pendapatan yang diperoleh harus lebih besar,” ujarnya.
