Aceh Tengah menghabiskan lebih dari separuh anggaran 2013 untuk belanja pengawai. Angka ini meningkat tajam dari tahun 2007. Sementara belanja modal terus menurun. Hal itu tergambar dari hasil analisis belanja publik Aceh Tengah 2013, yang dipaparkan tim peneliti dari Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP) dalam diskusi publik Hip Burger Cafe, Takengon, Kamis 19 November 2013.
Diskusi publik diikuti oleh akademisi, perwakilan Pemerintah Aceh Tengah, anggota DPRK Aceh Tengah, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, ormas dan perwakilan masyarakat dari beberapa kecamatan.
Peneliti Senior PECAPP Teuku Triansa Putra memaparkan bahwa dana penerimaan Aceh Tengah meningkat secara rill dalam tiga tahun terakhir. DAU adalah sumber penerimaan yang terbesar ke daerah, dengan penerimaan total 718 Miliar di tahun 2013. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat tajam, rencana penerimaan PAD 2013 sebesar Rp 73 miliar sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Aceh Tengah adalah daerah dengan PAD terbesar ke-5 di Aceh.”
Sementara belanja pemerintah Aceh tengah diperkirakan sebesar Rp 740 miliar pada tahun 2013, meningkat sebesar 77 persen dibandingkan dengan tahun 2007, yang tercatat hanya sebesar Rp 417 miliar. Belanja di sektor pendidikan dan pelayanan umum tercatat mendapat alokasi anggaran terbesar, keduanya terhitung 63 persen dari keseluruhan belanja. Beberapa sektor lain seperti infrastruktur dan pelayanan umum terhitung menurun.
Secara keseluruhan, belanja pegawai menyerap lebih dari separuh anggaran, sekitar 64 persen dari total belanja. Belanja pegawai terus meningkat sejak tahun 2007, yang tercatat hanya 48 persen. Sementara alokasi belanja barang dan jasa tercatat 14 persen atau sebesar Rp 108 miliar, masih di bawah rata-rata belanja barang dan jasa kabupaten/kota yang terhitung sebesar Rp 115 miliar.
Menurut Teuku Triansa, kecenderungan menurunnya belanja modal sejak tahun 2008, hampir terjadi di seluruh kabupaten kota di Aceh. Hal ini didorong oleh ketersediaan dana otonomi khusus yang umumnya merupakan belanja modal di daerah kabupaten/kota di Aceh.
Selanjutnya, peneliti PECAPP lainnya, dr Rahmad Suhanda memaparkan kajiannya di bidang kesehatan. Disebutkan bahwa porsi belanja kesehatan di Aceh Tengah dari APBK mencapai 16 persen dan merupakan belanja perkapita kesehatan tertinggi keempat di Aceh. Belanja kesehatan dinilai masih terlalu kecil untuk upaya pencegahan dibandingkan pengobatan. “Pemerintah daerah diharapkan mendorong belanja kesehatan yang lebih efektif serta mendekatkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan,” ujarnya.
PECAPP merekomendasikan penguatan analisis terhadap kebutuhan dan tantangan pembangunan guna memperoleh hasil yang lebih baik di masa mendatang. Komitmen terhadap perencanaan pembangunan memerlukan dukungan yang kuat antara eksekutif dan legeslatif, terutama dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi belanja.
Diskusi yang dipandu Koordinator Event PECAPP, Popon Zailian mendapat perhatian yang besar dari para peserta. Koordinator Laskar Merah Putih, Rizal Lihaldi Mengatakan bahwa sebenarnya daerah Aceh Tengah berpeluang meningkatkan PAD-nya, namun perlu digali lebih baik oleh pemerintah. “Sampai hari ini daerah sangat kurang untuk mengali PAD-nya,” nilainya.
Asisten II Pemerintah Aceh Tengah, M Syukri mengatakan jangan terjebak dengan adanya pembanding PAD daerah lain yang lebih maju dan iklim usahanya yang sudah sehat. Pihaknya akan terus berusaha menggali PAD menjadi lebih baik ke depan.
Terkait belanja pegawai yang sangat besar di Aceh Tengah, disebutkan anggaran belanja untuk pegawai negeri, bukan hanya untuk pegawai negeri umum saja. “Harus diingat bahwa ada banyak guru di daerah juga yang harus digaji.”
Sementara itu, Perwakilan DPRK Aceh Tengah, Saib Nosarios mengatakan, pihaknya merespon positif atas kegiatan diskusi yang dilaksanakan PECAPP. Hasil diskusi ini sangat membantu pihaknya dalam memajukan Aceh Tengah. Dia akan menyampaikan kepada dewan terkait isu-isu dalam diskusi dan memberikan laporan analisis kepada pimpinan DPRK Aceh Tengah.
