Forum Penyelamat KADIN Aceh (FPKA) berharap pemerintah Aceh untuk tidak mengakui ataupun memberikan dukungan kepada KADIN dibawah pimpinan Firmandez.
FPKA menilai Musyawarah Provinsi (Musprov) KADIN Aceh pada Sabtu 21 September 2013 lalu tidak sesuai dengan AD/ART KADIN.
Hal demikian dikatakan Ketua FPKA Sofyan Abdullah saat menggelar Konfrensi Pers di The Pade Hotel, Kabupaten Aceh Besar, Senin (23/09).
Sofyan mengatakan terhitung sejak tanggal 23 September 2013, kepemimpinan KADIN Aceh diambil alih pihaknya dan akan diserahkan kepada KADIN Indonesia hingga diperoleh statuta hukum yang jelas, ia menghimbau semua pihak untuk tidak melakukan kegiatan administrasi dengan KADIN Aceh yang dipimpin Firmandez.
“Kami dari Forum Penyelamat KADIN Aceh juga meminta KADIN Indonesia untuk tidak menerbitkan SK dan pengukuhan KADIN Aceh yang dipimpin Firmandez”ujarnya.
Sofyan menambahkan FPKA menolak sepenuhnya penyelenggaraan serta seluruh hasil dari Musyawarah KADIN Aceh ke–V KADIN Aceh, pihaknya melihat banyak kejanggalan dalam Musprov tersebut.
Ditempat yang sama Ketua KADIN Aceh Besar Faisal Oesman menyatakan menolak pemecatan dirinya sebagai ketua KADIN Aceh Besar dan juga menolak dengan keras keputusan pembekuan KADIN Aceh Besar oleh KADIN Aceh.
Faisal justru mempertanyakan legitimasi Muntasir Hamid selaku pimpinan sidang Musyawarah Provinsi (Musprov) yang membekukan kepengurusan Kadin Aceh Besar dan melakukan pemecatan atas dirinya.
Faizal menambahkan, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi adalah hal biasa dalam kehidupan berdemokrasi, namun menurutnya masih ada saja pihak yang tidak bisa menerima perbedaan pendapat.
“Saya tidak mempermasalahkan Firmandez mau mencalonkan diri sebanyak apapun, namun saya ingin Musprov ini dilakukan sesuai dengan Ad/ART KADIN, itu saja permintaan saya, Musprov dilakukan sesuai dengan ketentuan”ujarnya.
