Pemerintah kota Banda Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun 2012.
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota Banda Aceh diserahkan ketua Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI Perwakilan Aceh Maman Abdurrahman, kepada Wakil Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Razali.
Ketua BPK RI Perwakilan RI Perwakilan Aceh Maman Abdurrahman mengatakan dengan raihan WTP oleh pemko Banda Aceh, bukan berarti tidak ada temuan sama sekali, pihaknya menemukan 11 temuan namun tidak ada yang fatal, masing-masing empat temuan kelemahan dalam system pengendalian intern dan 7 temuan atas ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“atas laporan keuangan pemko Banda Aceh tahun 2012 adalah WTP, kami apresiasi pemko banda aceh dan DPRK Banda Aceh yang terus mempertahankan opini ini untuk yang ke 5 kalinya, tentu ada temuan”lanjutnya.
Maman menambahkan diantara temuan-temuan tersebut antara lain, pertanggungjawaban alokasi dana gampong (ADG) yang terlambat disampaikan sebesar Rp. 3,6 Milyar, kemudian pertanggungjawaban dana bantuan hibah kepada badan atau organisasi swasta juga terlambat disampaikan.
Selain itu menurut Maman, ada barang milik pemerintah daerah yang dipinjam pakaikan oleh anggota DPRK Banda Aceh yang tidak sesuai dengan ketentuan, juga dijadikan temua oleh BPK RI Perwakilan Aceh.
Diakui Maman, pemerintah kota Banda Aceh menjadi kota pertama dan tepat waktu menyerahkan LHP untuk pertanggungjawaban tahun 2012.
Sementara itu wakil walikota Banda Aceh Illiza Sa’adudin Djamal mengatakan WTP tersebut merupakan WTP yang ke lima kali secara berturut-turut di raih oleh pemerintah Kota Banda Aceh, sejak tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan tahun 2012.
“Kita Bersyukur kembali mendapatkan WTP, mekipun masih ada kesalahan atau kesilapan disana-sini, itu akan segera kita perbaiki”lanjut Illiza.
