Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mendapat tugas menyelesaikan beberapa persoalan di Aceh, salah satunya adalah menurunkan angka kemiskinan.
Hal itu juga menjadi arahan Menteri dalam Negeri, Tito Karnavian, saat melantik Mayjen TNI (purn) Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh masa jabatan 2022-2024 di Gedung Utama DPRA (6/7/2022).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh per Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 806,82 ribu jiwa atau 14,64 persen. Angka itu berkurang sebanyak 43,4 ribu orang dibandingkan September 2021, yaitu 850,26 ribu orang atau 15,53 persen. Meski angka kemiskinan berkurang, Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera.
Anggota Tim Kerja Pj Gubernur Aceh, Prof. Dr. Mukhlis Yunus, mengatakan pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Pj Achmad Marzuki telah memetakan beberapa langkah strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah meminta kepada jajaran SKPA agar setiap program kerja yang dijalankan harus memiliki dampak terhadap pengurangan jumlah kemiskinan dan kebangkinan ekonomi masyarakat.
Prof. Dr. Mukhlis Yunus merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK). Mantan Ketua Program Studi Magister Manajemen USK ini meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi USK tahun 1986. Pendidikan S2 diselesaikannya tahun 1992 di Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, pada 2011 dia lulus pendidikan S3 di Universitas Padjadjaran.
Berikut wawancara lengkap jurnalis anterokini.com dengan Prof. Dr. Mukhlis Yunus.
Apa rencana strategis pengentasan kemiskinan di bawah Pj Gubernur Ahmad Marzuki?
Saya baru bersama beliau untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang paling krusial di Aceh, terutama terkait dengan beberapa kondisi terkini tingkat kemiskinan masyarakat Aceh. Secara logika terkadang orang bertanya, “Kok bisa Aceh termiskin, padahal sumber daya alamnya berlimpah. Pendapatannya cukup, malah lebih. Namun, mengapa masyarakatnya masih miskin?”
Oleh karenanya, Pj Gubernur telah mengambil beberapa langkah, yang pertama melakukan re-intregasi penyebab timbulnya kemiskinan di Aceh. Kami bersama dengan instansi terkait, termasuk dengan BPS mendiskusikan faktor-faktor penyebab timbulnya angka kemiskinan yang dianggap mengecewakan. Perlu dicari solusinya sehingga masyarakat Aceh menjadi lebih sejahtera. Kita mengidentifikasi ulang faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan di Aceh, baik dalam pendekatan indikator dari BPS atau indikator-indikator makro lainnya sehingga akan ada solusi terkait persoalan yang sedang timbul ini.
Variabel apa saja yang menjadi parameter BPS untuk mengukur kemiskinan?
Sebenarnya variabel yang disampaikan oleh BPS itu cukup banyak cuma faktornya adalah situasional, misalnya, kita melihat berapa pendapatan masyarakat yang diperoleh dan berapa yang dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan rumah tangga. Kalau kita melihat dari sisi pangan, bagaimana dan berapa dibelanjakan untuk kepentingan konsumsi itu. Jadi, ada yang pangan, ada yang juga non-pangan, perumahan, dan banyak indikator lainnya.
Hari ini kita membahas ulang masing-masing indikator itu. Kita minta ada solusinya. Ada variabel-varibel mikro. Ada variabel-variabel makro.
Apa saja diantara variabel yang menjadi ukuran BPS tersebut yang dapat “diintervensi” melalui program pembangunan?
Sebenarnya hari ini yang sangat kentara faktor penyebab tertinggi kemiskinan itu adalah lapangan pekerjaan. Sebagian besar lapangan kerja masyarakat Aceh itu di sektor pertanian. Namun, sektor pertanian kita bermasalah. Apa masalahnya? Bahwa nilai tukar petani masih rendah.
Masyarakat Aceh sebenarnya sudah memiliki kemampuan meningkatkan hasil persatuan luas, tetapi pada waktu yang bersamaan belum mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Indikator kemiskinan salah satunya adalah tingkat kesejahteraan.
Oleh karenanya, hari ini kita lihat dalam beberapa situasi terakhir, ternyata sektor pertanian dan perkebunan memberikan kontribusi yang sangat lumayan terhadap pengurangan kemiskinan. Ini artinya, masih besar peluang bekerja di sektor pertanian. Perlu sentuhan-sentuhan pembangunan pertanian satu per satu sehingga mampu memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi masyarakat, yaitu kemiskinan.
Pj Gubernur sekarang sedang melihat tujuan-tujuan strategis, yang sifatnya strategis, ada dalam.waktu yang tidak terlalu lama. Secara bergotong royong masing-masing lembaga mengambil peran sehingga para pihak melaksanakan perannya untuk mengurangi jumlah kemiskinan secara signifikan.
Oleh karena itu, Pj Gubernur meminta agar daya ungkit ekonomi dari investasi pemerintah termasuk belanja pemerintah itu lebih fokus agar bisa memperbaiki pola dan budaya kerja masyarakat.
Bappeda Aceh menyebut telah terjadi penurunan persentase kemiskinan di Aceh, tapi nyatanya Aceh tetap rangking 1 di Sumatera dan nomor 6 di Indonesia, apa tanggapan Anda?
Sebagai pengamat ekonomi tentu saya juga melihat, “Apakah mekanisme kerja, termasuk mekanisme perencanaan yang bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan ini dikerjakan atau tidak?” Makanya hari ini Bappeda mencoba menggelar rapat agar masing-masing dinas terkait mengambil perannya berbasis pada indikator yang telah disepakati.
Dulu mungkin juga terabaikan. Apa yang terabaikan? Sudah kita ketahui bahwa sektor terbanyak tenaga kerja adalah sektor pertanian. Sektor yang merupakan habid-nya masyarakat Aceh. Sentuhan-sentuhan pembangunan sektor pertanian yang terindikasi pada penganggaran masih lemah. Hari ini kita diajak untuk memilih sektor-sektor mana yang mampu memberikan daya ungkit keekonomian tinggi terhadap percepatan pembangunan ekonomi.
Pj Gubernur juga menyampaikan bahwa tidak hanya memberi indikator, tetapi sekaligus merekomendasikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang bisa menyentuh masyarakat. Termasuk kita sampaikan by name by address. Kita lihat siapa yang miskin? Mengapa dia miskin? Apa yang dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan itu?
Saya sebagai pengamat dan sebagai anggota tim melihat dan mengevaluasi kembali sentuhan-sentuhan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi dan dapat secara langsung mengurangi kemiskinan masyarakat Aceh.
Belajar dari model pengentasan kemiskinan daerah atau negara lain, adakah yang bisa ditiru?
Yang pertama saya melihat memang ada sebuah paradoks nilai. Ini tidak hanya terjadi di Aceh, tidak hanya di Indonesia, dan di negara mana pun. Memang saya belum mampu memberi sebuah jawaban mengapa faktor ini bisa terjadi. Saya bisa ingat begini, “Daerah atau negara di mana pun yang dijumpai sumber daya alam yang melimpah, di sana ditemukan sumber daya manusia yang lemah dan miskin.” Artinya, bahwa ada yang menyaksikan hubungan yang terbalik antara kondisi sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Mungkin kita cepat puas. Apalagi jika ini diikuti oleh sentuhan pembangunan yang kurang menyentuh.
Oleh karenanya, kita harus fokus, termasuk menata ulang perhatian pemerintah yang tepat dan secepat mungkin karena di Aceh belanja pemerintah merupakan sumber pendapatan masyarakat.
Kemarin kita jalan sendiri-sendiri. BPS sendiri. Sektor lain sendiri. Program-program tidak terkoordinasi dan terintegrasi. Oleh karenanya, Pj Gubernur meminta kepada setiap tataran perencana dan pelaksana pembangunan untuk mensinergikan setiap prosesi pembangunan hingga menuju sebuah titik, yaitu bisa menyelesaikan persoalan secara konperensif terutama persoalan kemiskinan.
Kami melihat bahwa beliau tengah bekerja keras. Suka kepada konsep-konsep pragmatif sehingga setiap aparatur yang merencanakan dianggap juga mampu untuk mengimplementasikannya.
Beliau meminta kepada semua elemen agar memikirkan sesuatu yang bisa diterapkan dan dapat memberikan solusi kepada masyarakat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemungkinan juga ada perubahan signifikan, termasuk misalnya penghitungan ulang terhadap kemiskinan di Aceh pada bulan September nanti.
Hari ini Bappeda mengambil inisiatif bahwa setiap SKPA yang terkait dengan pembiayaan pembangunan yang sasarannya pengentasan kemiskinan akan berada dalam sebuah koridor yang terpayungi sehingga indikatornya sama dengan tugas yang berbeda. Namun, tujuan akhirnya adalah pengurangan kemiskinan.
Apa langkah-langkah yang akan dilakukan tim kerja Gubernur Aceh dalam pengentasan kemiskinan?
Pj Gubernur meminta kepada kami untuk menunjukkan kondisi kemiskinan. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi kemiskinan tersebut dibuat rancangan-rancangan pragmatif by name by address. Selanjutnya merencanakan sentuhan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan memberikan hasil lebih cepat. Juga menyusun target-target tertentu sebagai hasil penerapan strategi pengurangan kemiskinan di Aceh.
Setelah ada pengurangan kemiskinan, Pj Gubernur juga berharap kami bisa menghitung manfaat dan dampaknya. Setiap kegiatan pembangunan yang dikerjakan, diharapkan memiliki dampak terhadap pengurangan jumlah kemiskinan dan kebangkitan ekonomi masyarakat. (Lia Dali)
