Komisi V DPRA Sesalkan Plt Gubernur Tidak Hadiri Rapat Dengar Pendapat

M Rizal Falevi Kirani

Komisi V DPRA menyesalkan sikap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang tidak menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan lembaga legislatif tersebut terkait pembahasan bantuan kepada masyarakat Aceh terdampak pandemi COVID-19 di Malaysia.

Ketua Komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani di Banda Aceh, Jumat, mengatakan pihaknya jauh hari sudah mengundang Plt Gubernur Aceh. Namun, setelah ditunggu Plt Gubernur Aceh tidak kunjung datang.

“Kami mengundang Plt Gubernur Acej untuk hadir pada Jumat (7/8) pukul 14.00 WIB. Namun, hingga satu jam setengah kami tunggu, Plt Gubernur Aceh tidak datang. Bahkan, Plt Gubernur juga tidak mengirimkan utusan,” kata M Rizal Falevi Kirani.

Didampingi Sekretaris Komisi V DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky, M Rizal Falevi menyebutkan selain membahas masalah bantuan sembako kepada masyarakat Aceh di Malaysia, rapat juga mengagendakan membahas persoalan penanganan pandemi COVID-19.

M Rizal Falevi Kirani menyebutkan banyak persoalan penanganan pandemi COVID-19 yang disampaikan masyarakat. Baik pelayanan rumah sakit, pengetatan mobilitas penduduk, termasuk penanganan dampak ekonomi dan lainnya.

Menurut politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA), partai lokal di Aceh tersebut, persoalan itu tidak diselesaikan sendiri-sendiri oleh Pemerintah Aceh yang dipimpin Plt Gubernur Aceh. Akan tetapi harus diselesaikan bersama dengan melibatkan DPRA.

“Kami mengundang Pemerintah Aceh untuk duduk bersama mencari solusi persoalan-persoalan penanganan COVID-19. Namun, undangan rapat dengan Komisi V DPRA tidak direspons oleh Plt Gubernur Aceh dan jajarannya,” kata M Rizal Falevi Kirani.

Sekretaris Komisi V DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky menyebutkan pihak menjadwalkan kembali mengundang Plt Gubernur Aceh bersama jajarannya untuk duduk bersama membahas persoalan-persoalan penanganan COVID-19.

“Jika undangan rapat tetap tidak mendapat respons, kami akan bersikap secara kelembagaan. Tentunya sikap DPRA sesuai dengan aturan perundangan. Karena itu, kami mengajak Pemerintah Aceh bersama-sama mencari solusi persoalan yang dihadapi masyarakat sekarang ini,” kata Iskandar Usman Al Farlaky. Antara