Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Diganti

Hasil evaluasi laporan keuangan lembaga Pemerintahan di Aceh mendapat penilaian cukup baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan untuk penilaian tahun 2015, terdapat 21 Kabupaten/kota yang laporan keuangannya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). dan pada tahun 2015, Pemerintah Aceh juga meraih opini WTP untuk pertama kalinya.

Hal demikian diungkapkan Sekda Aceh Darmawan pada setijab kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI Perwakilan Aceh, dari Maman Abdulrachman kepada Isman Rudy, Rabu (25/01).

Maman Abdulrachman selanjutnya akan menjabat sebagai kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, sedangan Isman Rudy sebelumnya merupakan kepala BPK RI perwakilan Kepulauan Riau.

Sekda meminta jajarannya untuk tidak cepat merasa puas dengan hasil yang diperoleh dari BPK RI, akan tetapi harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Di samping itu, kata Darmawan, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, namun setidaknya pengawasan yang dilakukan BPK telah melahirkan semangat baru bagi lembaga Pemerintahan di Aceh untuk berbenah.

Darmawan mengakui, faktor kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dapat mendorong terciptanya proses akuntabilitas dan transparansi sebagai fondasi bagi tegaknya demokrasi politik dan ekonomi yang
sesungguhnya.

“Jika prinsip ini kita terapkan dengan baik, tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi sehingga partisipasi publik dalam pembangunan kian meningkat. Situasi seperti ini pasti akan mengundang daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini,”lanjutnya.

Sekda mengakui, perlu langkah efektif dari BPK untuk mengingatkan para Kepala Daerah tentang kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, diharapkan pemanfaatan anggaran akan lebih efektif sehingga langkah dan arah pembangunan akan tepat sasaran.

Sertijab itu turut dihadri oleh Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara,  Auditor Utama Keuangan Negara V, Bapak   Bambang Pamungkas, Unsur Forkopimda Aceh, bupati dan walikota se Aceh, serta ketua-ketua DPRK.