Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, menetapkan 10 prioritas pembangunan Aceh untuk tahun 2027 sebagai arah strategis dalam mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.
Penetapan prioritas tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah di berbagai sektor.
Adapun 10 prioritas pembangunan Aceh Tahun 2027 meliputi:
- Penguatan pelaksanaan Syariat Islam yang mencakup aspek aqidah, akhlak, dan muamalah;
- Penguatan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh;
- Penurunan angka kemiskinan;
- Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan maritim;
- Penciptaan lapangan kerja;
- Transformasi digital yang terintegrasi;
- Peningkatan infrastruktur yang berkualitas;
- Peningkatan sumber daya manusia, sains, dan teknologi;
- Penguatan tata kelola birokrasi serta kemandirian fiskal daerah;
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Mualem menegaskan bahwa arah pembangunan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menitikberatkan pada keseimbangan antara nilai-nilai keislaman, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
“Pembangunan Aceh ke depan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari aspek spiritual, ekonomi, hingga kualitas hidup,” ujar Mualem dalam keterangannya.
Menurutnya, penguatan syariat Islam tetap menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Aceh, seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
Di sisi lain, transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius, guna mempersiapkan Aceh menghadapi era globalisasi dan persaingan teknologi.
Pemerintah Aceh berharap, dengan penetapan 10 prioritas ini, seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
