Kalangan pemuda dan mahasiswa di provinsi Aceh menyesalkan berlarut-larutnya persoalan bendera sehingga Pemerintah Aceh dan DPR Aceh terkesan hanya sibuk mengurusi bendera tanpa sempat memikirkan kesejahtraan rakyat Aceh.
Ketua Pemuda Dewan Dakwah Aceh (PDDA) Basri Effendi mengatakan persoalan yang dihadapi Aceh saat ini jauh lebih besar, seperti persoalan kesejahtraan masyarakat dan persoalan listrik yang tidak kunjung tertangani.
Ia mengkui bendera Aceh penting sebagai symbol, namun kesejahtraan masyarakat jauh lebih penting, bahkan menurutnya banyak turunan UUPA yang juga tak kunjung diimplementasikan.
“Persoalan Aceh bukan persoalan bendera saja, banyak rakyat lapar, lampu terus mati, itu lebih urgent sebenarnya. Bendera penting sebagai symbol tapi adanya kesejahtraan jauh lebih penting,”lanjutnya.
Ia berharap para pemimpin Aceh untuk memikirkan kesejahtraan masyarakat terlebih dahulu, baru selanjutnya bersama-sama memikirkan bendera.
Sementara itu Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh Darlis Aziz menyebutkan untuk menyelesaikan persoalan bendera dibutuhkan keterbukaan dari semua pihak, baik Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.
“Alangkah baiknya saling lapang dada dan terbuka, tidak ada yang ditutupi, sehingga tidak adanya blok antara Pemerintah Aceh dengan pusat,”lanjutnya.
Ditempat yang sama tokoh masyarakat Aceh yang juga mantan ketua DPR Aceh Muhammad Yus mengharapkan bendera Aceh harus menjadi pemersatu masyarakat Aceh. Terkait munculnya persoalan, ia berharap agar diselesakan dengan musywarah.
Seperti diberitakan sebelumnya Pemerintah Aceh dan DPR Aceh menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden RI Muhammad Yusuf Kallah. Dalam pertemuan tersebut Wapres meminta agar bendera Aceh diubah. Pasca pertemuan di Jakarta itu, DPR Aceh menggelar pertemuan, hasilnya DPR Aceh tidak sepakat untuk mengubah bendera Aceh yang telah ditetapkan sebelumnya.
