Aceh secara resmi mengajukan pencalonan diri untuk menjadi Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024. Kepastian pengajuan diri secara resmi ini disampaikan oleh perwakilan Aceh kepada Ketua Umum KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung KONI Pusat, di Jakarta, Kamis 21 April 2016.
Delegasi Aceh yang terdiri dari unsur KONI Aceh, Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Staf Khusus Wali Nanggroe Aceh disambut langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat dan Wakil Ketua I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno.
Dari KONI Aceh hadir antaralain, Ketua Harian Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, Wakil Ketua I Musa Bintang, Sekretaris Umum M. Nasir, Bendahara Umum Kennedy Husein, dan Kepala Sekretariat KONI Aceh Alfian Zuhri. Dari DPRA hadir Adam Muhklis selaku Wakil Ketua Komisi V dan Ketua Komisi IV Tengku Anwar.
Abu Razak mengatakan, setidaknya ada dua agenda penting pada pertemuan tersebut. pertama menyampaikan secara resmi Surat Pencalonan Aceh Sebagai Tuan Rumah PON XXI Tahun 2024 yang ditandatangani Gubernur Aceh H. Zaini Abdullah.
“Kedua, kita juga membicarakan subtansi yang harus dipersiapkan Aceh untuk menjadi Tuan Rumah PON XXI 2024, baik dari segi teknis maupun strategi,” kata Abu Razak.
Meskipin bidding (seleksi calon-calon tuan rumah) PON XXI 2024 baru akan dilakukan pada tahun 2018, Abu Razak mengatakan bahwa KONI Aceh bersama pihak-pihak terkait lainnya telah fokus mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya.
Untuk diketahui, ini merupakan kedua kalinnya Aceh mengajukan diri menjadi Tuan Rumah PON. “Kita harap KONI Pusat dapat membantu upaya Aceh untuk menjadi Tuan Rumah PON XXI 2024,” kata Abu Razak dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi penyampaian delegasi Aceh, Tono Suratman mengatakan bahwa KONI Pusat sangat mendukung keinginan Aceh untuk menjadi Tuan Rumah PON. Ia menyarankan, dalam sisa waktu selama dua tahun jelang bidding PON, Aceh hendaknya dapat mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan.
“Manfaatkan sisa waktu ini sebaik mungkin. Perlu juga diperhatikan agar mulai tahun depan pembangunan sarana dan prasarana olahraga mulai dicicil,” pesan Tono. Ia juga menyarankan agar Aceh dapat membuat qanun yang bisa menjamin peningkatan prestasi olahraga, dan menjadi landasan awal pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
Kadispora Aceh, Asnawi mengatakan, dukungan yang disampaikan oleh Ketua Umum KONI Pusat merupakan hal cukup menggemberikan. Keseriusan dukungan itu menurutnya dapat dilihat dari saran-saran konstruktif yang disampaikan kepada delegasi Aceh.
“Saran-saran itu antaralain adanya penguatan kelembagaan, dan adanya prioritas pembangunan sarana dan prasarana,” kata Asnawi menambahkan.
Asnawi mengaku akan segera melapor dan meminta arahan kepada Gubernur Aceh terkait hasil pertemuan dengan Ketua Umum KONI Pusat.
