Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Jamil mendukung penguatan legitimasi bagi calon-calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen. Namun demikian Nasir berharap agar persyaratan bagi calon independen tidak sangat memberatkan bagi calon-calon independen.
Hal demikian disampaikan Anggota DPR RI Asal Aceh itu disela-sela kegiatan Rapat Dengar Pendapat Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN di Aula PDPK Unsyiah Banda Aceh, Kamis (21/04).
Nasir mengakui biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sangat mahal sehingga setiap calon yang berrniat maju harusnya sudah mandiri secara keuangan sehingga siap menghadapi kondisi apapun termasuk konsekuensi mengaluarkan uang banyak. Jika tidak siap dengan segala konsekuensi, Nasir menyarankan agar calon tersebut tidak maju dalam Pilkada.
Hal itu menjadi penting sehingga calon-calon tersebut tidak didekte oleh para donatur dikemudian hari. Apalagi kata Nasir tidak ada konstitusi yang dilanggar dengan menaikkan persentase syarat dukungan bagi calon indpenden.
”Menurut saya calon independen harus siap dengan apapaun resikonya, kalau nggak siap ya jangan maju, jadi jangan sampai ada orang yang mau maju melalui jalur independen mambangun opini tidak baik terhadap parpol,”ujarnya.
Pada kesempatan itu Nasir juga mengingatkan, seperti halnya calon independen, partai politik juga tidak mudah untuk mengusung calon, parpol juga disyaratkan harus bergabung dengan partai-partai lain untuk mengusung calon jika tidak mencukupi kursi di Parlemen.
”Jadi kalau calon independen merasa berat dengan syarat-syarat ini, sebenarnya partai politik juga begitu, harus bergabung dengan parpol lain dalam mengusung kandidat, padahal dia parpol, pilar demokrasi,”lanjutnya lagi.
Jika mau jujur, kata Nasir, pilar demokrasi adalah partai politik bukan independen, sedangkan independen lahir karena partai politik yang bermasalah, namun Nasir mempertanyakan sampai kapan partai politik dibiarkan bermasalah.
Nasir juga mengakui masih ada parpol yang brengsek, namun tugas semua pihak untuk memperbaiki sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Nasir juga mengakui partai politik jauh dari harapan namun bukan berarti pilar demokrasi ini bisa dicampakkan begitu saja.
