Pemerintah kota Banda Aceh didorong agar menyegerakan penyaluran dana desa (Gampong) tahun anggaran 2016.
Hal demikian disampaikan sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Zulfikar, Jum’at (22/01).
Zulfikar menyebutkan panyaluran dana desa lebih awal sangat penting bagi keberlanjutan program pembangunan desa sebagaimana yang direncanakan, disamping juga menghindari pengalaman pahit tahun-tahun sebelumnya yang terlambat dalam hal penyaluran, sehingga otomatis terlambat juga dalam implementasi pembangunan desa.
“Sebagaimana diketahui bahwa sumber dana desa dari pemerintah selain ada dana desa dari APBN, juga ada Alokasi Dana desa atau ADG dari APBK serta Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong atau BKPG dari APBA, kita berharap ini semua bisa cepat disalurkan,”ujar Zulfikar.
Selain itu, Zulfikar juga mengingatkan dalam menyiapkan regulasi terkait penggunaan dana desa tersebut hendaknya dipercepat sehingga tidak berimbas pada penyaluran, apalagi bagi Pemko Banda Aceh penyaluran dana dana desa bukanlah hal yang baru.
“Menurut hemat kami regulasi tersebut hanya perlu direvisi hal-hal yang selama ini mendapat perhatian lebih dari warga seperti terkait dana revolving yang dikelola oleh BPRS yang saat ini masih mengendap sampai Rp 10 Milyar lebih,”lanjut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Anggota Fraksi PKS DPRK Banda Aceh itu juga meminta adanya perhatian pemerintah terhadap insentif bagi aparatur gampong seperti Tuha Peut, Imum Gampong, Pemuda Gampong, serta aparatur gampong Lainnya.
“Selama ini, aparatur gampong selain dari geuchik dan kaur-kaurnya tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk keberlanjutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing,”pungkas Zulfikar.
