Pemerintah Aceh didesak untuk memaksimalkan anggaran yang cukup besar diberikan pemerintah pusat untuk mensejahtrakan rakyat Aceh.
Hal itu diharapkan bisa berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, pasalnya beberapa waktu lalu BPS merilis jumlah angka kemiskinan Aceh dibawah kepemimpinan Zikir kembali mengalami peningkatan.
Demikian disampaikan Anggota DPD RI Asal Aceh Ghazali Abbas Adan pada kegiatan rapat dengar pendapat tentang empat pilar kebangsaan di Banda Aceh, Jum’at (02/10).
Kegiatan tersebut berlangsung atas kerjasama DPD RI dengan DPD Purna Prakarya Muda Indonesia provinsi Aceh.
Ghazali menyebutkan uang yang sangat banyak itu bisa menjadi modal dasar bagi pemerintah Aceh disamping harus diupayakan untuk mendatangkan investor. Dikatakan wakil Aceh di Senanyan itu, saat ini investor masih enggan menanamkan modalnya di Aceh karena belum adanya jaminan keamanan.
Diakui Ghazali, tidak adanya jaminan keamanan salah satunya disebabkan oleh tidak adanya keadilan dari pemerintah.
“Investor itu harus ada jaminan kemanan, kalau nggak ada keamanan mereka nggak mau datang, padahal investor kalau datang membawa uang ke Aceh, tapi kalau nggak ada jaminan keamanan, nggak ada investor,”ujarnya.
Ghazali mengingatkan pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf untuk memimpin Aceh secara adil sehingga tidak muncul lagi isu-isu pemekaran Aceh.
Menurutnya Ghazali sudah seharusnya pemimpin Aceh menghilangkan label partai, label daerah maupun label kelompok tertentu di Aceh.
“Banyak yang mengeluh karena ketidakadilan, makanya munculah isu-isu pemekaran. Jadi lihatlah Aceh secara keseluruhan, bukan timur atau barat, tapi perlakukan Aceh secara sama,”ujarnya.
