Aktivis Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) mendesak agar pembelian mobil dinas mewah pimpinan DPR Aceh dihentikan, karena merupakan bentuk pemborosan anggaran.
“Kami mendesak Menteri Dalam Negeri turun tangan menghentikan pembelian mobil dinas ini karena mobilnya cukup mewah dan tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” kata Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh Hayatudin Tanjung di Banda Aceh, Senin.
Hayatudin mengatakan pada tahun anggaran 2015 dianggarkan dana Rp5,1 miliar untuk membeli mobil dinas Ketua dan tiga Wakil Ketua DPR Aceh. Nilai pengadaan ini cukup mewah, karena rata-rata satu mobil harganya di atas Rp1 miliar.
Menurut dia, anggaran pembelian mobil dinas ini terlalu besar dan mencederai kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif tersebut. Seharusnya, miliaran rupiah anggaran mobil dinas mewah itu bisa dialihkan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Seharusnya, anggaran pembelian mobil ini tidak perlu dilakukan karena mobil dinas lama masih ada dan layak digunakan untuk kepentingan kerja pimpinan DPR Aceh,” ungkap Hayatudin Tanjung.
Seharusnya, kata dia, pimpinan DPR Aceh lebih sensitif melihat kondisi masyarakat. Ekonomi masyarakat belum begitu baik dan angka kemiskinan Aceh masih berkisar belasan persen.
“Sebagai pimpinan legislatif, mereka seharusnya yang terlebih dulu mementingkan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi dan kelompok. Inilah yang seharusnya yang dibangun, bukan mempertontonkan kemewahan,” kata dia.
Oleh karena itu, Hayatudin Tanjung menegaskan GeRAK Aceh menolak pembelian mobil dinas mewah untuk pimpinan DPR Aceh. Sebab, menggunakan mobil mewah bukan sikap pemimpin sederhana dan melayani rakyat.
“Kami juga mendesak pimpinan DPR Aceh bersikap dewasa dengan turut menolak pembelian mobil dinas mewah tersebut. Rakyat Aceh tidak ingin wakil-wakilnya yang duduk di parlemen hidup dalam kemewahan dan menghambur-hamburkan uang rakyat,” kata Hayatudin Tanjung.(antara)
