Sejumlah pihak meminta agar keberadaan Pengamanan Hutan (Pamhut) untuk segera dievaluasi, pasalnya keberadaan Pamhut dinilai tidak memberikan dampak yang berarti terhadap pencegahan kerusakan hutan di provinsi Aceh.
Hal demikian diungkapkan sejumlah aktifis lingkungan pada diskusi publik potret anggaran untuk tata kelola hutan dan lahan di provinsi Aceh yang digelar Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), di Banda Aceh, Rabu (25/03).
Menanggapi permintaan itu, wakil ketua DPR Aceh Teuku Irwan Johan yang juga narasumber pada kegiatan itu mengaku akan duduk dengan pihak terkait untuk melakukan evaluasi keberadaan dan keberlanjutan Pamhut.
Irwan mengaku mendapatkan masukan terkait belum efektifnya keberadaan Pamhut di seluruh Aceh, termasuk laporan-laporan keterlibatan pamhut pada proses terjadinya kerusakan hutan.
“Kita akan evaluasi, kita akan buat pertemuan khusus dengan dinas kehutanan, apakah betul mereka tidak efektif, Kalau itu memang fakta kita akan ambil tindakan seharusnya, kalau tidak ini pemborosan anggaran, jadi kita evaluasi dulu, yang kita dengar Pamhut tidak efektif,”ujarnya.
Sementara itu terkait upaya untuk mengurangi deforestasi, Irwan meminta dinas terkait menyusun program secara serius dan efektif, serta pelaksanaannya yang maksimal.
Menurutnya semua pihak harus terlibat untuk menyelamatkan hutan Aceh, termasuk lembaga penegak hukum, agar memberikan tindakan tegas bagi pelaku perusakan hutan.
Sementara itu Koordinator MaTA Alfiyan mengaku sepakat Pamhut tetap dipertahankan, namun harus dievaluasi sehingga benar-benar efektif yang didukung dengan fasilitas yang memadai. Pihaknya mengaku juga mendapatkan laporan adanya keterlibatan oknum Pamhut pada proses pengrusakan hutan.
“Kita sepakat Pamhut ada, tapi perlu dievaluasi, bicara efektifitas, Kita dapat fakta-fakta keterlibatan oknum , makanya kita berharap ada proses evaluasi, dan ada kode etik bagi Pamhut ini, kalau terlibat langsung dilakukan pemecatan,”lanjutnya.
Sementara itu terkait dengan tidak seimbangnya antara anggaran disektor kehutanan dengan proses rehabilitasi hutan, ia berharap agar hal itu menjadi perhatian serius pemerintah Aceh. Menurutnya fakta dilapangan menunjukkan kerusakan hutan semakin parah, padahal anggaran dalam APBA untuk sektor tersebut setiap tahunnya terus bertambah.
Alfiyan menyebutkan, pemerintah Aceh harus melakukan inovasi dan terobosan dalam merencanakan program prioritas dan membuat skema kebijakan anggaran secara lebih responsive untuk mendukung pencegahan deforestasi atau pengundulan hutan.
