Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh memfasilitasi pertemuan antara warga gampong (desa) syariat dengan Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh.
Pertemuan itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perjalanan dua gampong syariat di Banda Aceh, masing-masing gampong Beurawe dan gampong Lambaro Skep kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh.
Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar mengatakan melalui pertemuan tersebut pihaknya ingin mengetahui kendala-kendala maupun kelemahan-kelemahan dari gampong syariat sehingga bisa terus diperbaiki.
“Ternyata ada kendala dalam perjalanannya yang disuarakan oleh pihak gampong, oleh karena itu kita fasilitasi pertemuan antara pemerintah dengan gampog syariat ini untuk mencarikan titik temu, sehingga kalau ada kelemahan-kelemahan sama-sama kita memperbaiki kelemahan itu,” ujarnya.
Farid menyebutkan dari pertemuan tersebut ternyata dapat diketahui ada sejumlah kendala yang dihadapi warga gampong syariat, seperti terkait dengan dasar hukum, warga kedua gampong ini berharap adanya dasar hukum baik qanun maupun Perwal untuk menguatkan peran gampong syariat.
“Ketika ada sebuah kasus digampong, apa dasar hukum ketika warga mau mengambil tindakan, makanya butuh dasar hukum apakah dalam bentuk qanun atau perwal,” tambahnya.
Sementara itu terkait dengan anggaran pihaknya juga berharap agar pemerintah kota Banda Aceh mengalokasikan anggaran khusus untuk kedua gampong syariat ini atau program-program untuk meguatkan peran gampong syariat. Pihaknya meminta agar pemko Banda Aceh besinergi dengan DPRK Banda Aceh serta tokoh masyarakat untuk setiap program-program penguatan syariat Islam di kota Banda Aceh.
“Kemudian kita berharap ada anggaran, selama ini anggaran ada tapi bersumber dari pemerntah provinsi, karena ini kepentingan kita juga Banda Aceh, maka kita harap kedepan dialokasikan angaran khusus untuk gampong syariat ini,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
