Banda Aceh Raih Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan

Satu lagi prestasi diukir Pemerintah Kota Banda Aceh, kali ini terkait Tata Kelola Pemerintahan. berdasarkan perangkingan yang dilakukan Kajian Indonesia Goverment Index (IGI), Kota Banda Aceh berhasil mengumpulkan angka 6,08 dan berada di rangking ke 4 di Indonesia. Banda Aceh berada di bawah Kota Jogyakarta (6,85), Semarang (6,30) dan Kabupaten Gunung Kidul (6,08) yang menempati rangking 1,2 dan 3.

Penghargaan prestasi ini diserhakan langsung oleh Direktur Eksekutif IGI, Ricard Wijaksono kepada Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Banda Aceh M Nurdin S Sos pada acara peluncuran Indonesia Goverment Index (IGI), Selasa 14 Oktober 2014 di Grand Balroom, Hotel Indonesia, Jakarta.

“Ini merupakan prestasi yang luar biasa karena Kota Banda Aceh berada pada posisi empat besar nasional” kata Asisten Administrasi Umum M Nurdin, S Sos di dampingi Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS Kota Banda Aceh Muhammad Syarif yang hadir pada acara peluncuran tersebut.

Lanjut Nurdin, Kegiatan ini merupakan wujud partisipasi lembaga kemitraan Indonesia dalam  mendukung terwujudkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia.

“Semoga prestasi ini semakin memicu semangat Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik yang bermuara pada pelayanan maksimal kepada masyarakat” harap Nurdin.

Sekilas Tentang perangkingan Dari IGI

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia, Kemitraan Partnership Indonesia sejak Tahun 2008 melakukan Kajian Indonesia Goverment Index (IGI) atau perangkingan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Program IGI mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena mampu secara komprehensif menunjukkan aspek-aspek tata kelola pemerintahan yang urgen untuk segera dibenahi sekaligus menyediakan peta upaya menuju perbaikan.

Pada Tahun 2014, Kemitraan Pratnership Indonesia melakukan Kajian IGI pada 34 Kab/Kota di Indonesia, dimana dasar pengukuran IGI dengan melihat tingkat Indek Pembangunan Indonesia katagori tinggi, sedang dan rendah serta evaluasi Kinerja Pemerintah Dearah.

Pengumpulan data di 34 Kabupaten/Kota ini telah mulai sejak Januari s/d bulan Juni 2014 yang dilanjutkan dengan tahap pengolahan serta analisa data pada bulan Juli hingga September 2014.

Hasil Kajian IGI ini dijadikan referensi bagi Kementrian antar Lembaga Republik Indonesia. Manfaat IGI tidak hanya dirasakan di kalangan pemerintah. Kalangan universitas juga menunjukkan ketertarikan pada IGI khususnya pada aspek metodologinya serta menggunakan IGI sebagai salah satu alat untuk mengajar di dalam kelas. Sementara itu media maupun pengamat sosial politik kerapkali menggunakan IGI dalam menulis artikel/liputan berbasis data.

Tahun 2014 ini, hasil IGI menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta juga merupakan daerah yang memperoleh capaian Indeks tertinggi dengan nilai 6.85 disusul Kota Semarang dengan nilai 6.30, Kabupaten Gunung Kidul dengan nilai 6,09 serta Kota Banda Aceh dengan nilai 6,08.

Sementara Kota Jayapura berada di posisi Index terendah ke 2, setelah Kabupaten Seluma yang sama sekali tidak memberikan akses data terkait penelitian. Hal ini serupa dengan capaian IGI Provinsi tahun 2012 bahwa Provinsi Bengkulu di peringkat 31 dan Provinsi Papua di peringkat 29.

Berita Terkait

Berita Terbaru