Rakyat dan pemerintah Aceh mengucapkan terimakasih serta apresiasi atas semua yang telah dikerjakan CPDA selama ini. Pencapaian yang telah diraih ini akan kita tingkatkan, sehingga penguatan kapasitas kelembagaan dalam rangka keberlanjutan perdamaian, akan tetap berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melalui sambutannya yang dibacakan oleh Muzakkar SH, M.Si, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Aceh pada penutupan Program Penguatan Konsolidasi Pembangunan Damai di Aceh, atau dalam istilah asing disebut Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA) di Gedung Dayan Dawood, Darussalam, Kamis (17/4).
“Program CPDA ini telah berjalan di Aceh sejak tahun 2010, dengan tujuan untuk mendukung konsolidasi perdamaian dan pembangunan di Aceh pasca perjanjian Helsinki 2005. Banyak hasil positif telah kita capai. Salah satunya dukungan CPDA dalam menyiapkan konsep penguatan perdamaian Aceh sebagaimana tertuang dalam butir kedua RPJM Aceh 2012-2017,” ujarnya.
Gubernur melanjutkan, Kita berharap semua dukungan itu dapat terus bisa dipertahankan, sehingga perdamaian Aceh tidak hanya sekedar memberi rasa aman dan nyaman, tapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa perdamaian di wilayah bekas konflik besenjata biasanya sulit dipertahankan jika tidak didukung dengan penguatan kapasitas di berbagai bidang. “Karena perdamaian bukan hanya sekedar menghentikan perang atau rekonsiliasi antar pihak yang bertikai,” ungkapnya.
Gubernur menambahkan, dalam catatan Bank Dunia, hanya 40 persen perdamaian di wilayah bekas konflik bersenjata yang bisa dipertahankan. Selebihnya atau 60 persen lagi gagal, dan pada akhirnya wilayah itu kembali berkecamuk dalam perang.
“Kita tentu tidak ingin Aceh tergolong wilayah yang gagal dalam mempertahankan perdamaian. Itu sebabnya, sejak awal kita mendorong agar berbagai elemen masyarakat terlibat aktif bersama-sama dalam memperkuat semangat perdamaian ini melalui berbagai kegiatan penguatan kapasitas, baik itu kapasitas masyarakat maupun kapasitas kelembagaan,”
“Bank Dunia dengan program CPDA termasuk yang sangat berperan dalam penguatan kapasitas kelembagaan ini. Sebagai contoh, CPDA menghadirkan berbagai riset yang menjadi acuan untuk menghadirkan konsep pencegahan konflik. Juga ada penguatan kapasitas di bidang ekonomi, lingkungan serta penyusunan konsep perdamaian,” lanjutnya.
Selain kerjasama tersebut, lanjutnya, ada banyak kerjasama lain yang telah dilaksanakan CPDA selama ini, termasuk penguatan di bidang analisis belanja publik.
“Semua ini sejalan dengan semangat kita untuk memperkuat perdamaian Aceh, sehingga perdamaian ini tidak sekedar menghentikan perang, tapi mampu mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan demikian kita semakin percaya diri untuk mengatakan bahwa perdamaian Aceh adalah model perdamaian yang pantas menjadi contoh sukses bagi penyelesaikan konflik bersenjata di tingkat internasional,” pungkasnya.
