Komisi independen Pemilihan (KIP) Aceh diminta betindak netral dalam pelaksanaan pemilu legislatif April mendatang, pasalnya suksesnya tidaknya pemilu sangat ditentukan oleh netralitas penyelenggara.
Hal demikian dikatakan Koordinator aksi masyarakat sipil Agusta Mukhtar saat melakukan aksi dikantor KIP Aceh Rabu (12/02/2014).
Agusta menyebutkan Masyarakat Sipil melihat banyak ketimpangan yang terjadi selama tidak ditanggapi serius oleh KIP Aceh, pihaknya meminta adanya komitmen dari KIP Aceh untuk menjalankan pemilu secara netral, damai, tanpa kekerasan dan intimidasi. Pihaknya berharap KIP Aceh tidak menjadi perpanjangan partai politik tertentu.
“Kita mendatangi KIP ingin menanyakan komitmen KIP menyukseskan pemilu secara damai, rakyat sudah lelah dengan apa yang dipertontonkan oleh politisi yang melakukan kekerasan untuk kekuasaan”lanjutnya.
Sementara itu Wakil ketua KIP Aceh Basri M Sabi yang mejumpai massa mengatakan saat ini banyak pihak yang mengawasi kinerja dari KIP, selain Bawaslu ada juga DKPP yang telah banyak memecat penyelanggara pemilu karena keberpihakan mereka kepada kontestan pemilu. Pihaknya mendukung dan mempersilahkan adanya pengawasan terhadap kinerja KIP Aceh, salah satunya KIP sudah membentuk relawan demokrasi diseluruh Aceh.
“Kalau ada yang melanggar silahkan laporkan, sekarang ini banyak yang mengawasi kita, bahkan DKPP banyak memecat penyelenggara karena keberpihakan mereka”katanya menambahkan.
Basri menambahkan terkait dengan adanya kekerasan yang terjadi pihaknya mengapresiasi upaya kapolda Aceh yang memfasilitasi pemilu damai, menurutnya semua partai politik kecuali PNA sudah sepakat untuk menandatangani ikrar pemilu damai.
Basri mengaskan pihaknya juga tidak mentolerir adanya kekerasan pada pemilu di provinsi Aceh, menurutnya jika pelanggaran berupa intimidasi dan kekerasan silahkan dilaporkan kepada pihak kepolisian.
