Pemerintah Aceh akan segera berkomunikasi dengan pemerintah kota Banda Aceh terkait pengelolaan komplek makam Syiah Kuala Banda Aceh, yang merupakan salah satu tujuan wisata di Provinsi Aceh.
Hal tersebut disampaikan gubernur Aceh Zaini Abdullah yang dibacakan Assisten III setda Aceh Muzakar, pada sidang paripurna DPR Aceh dengan agenda jawaban gubernur Aceh terhadap pemandangan umum anggota DPR Aceh terhadap nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2013, di gedung Utama DPR Aceh Rabu (02/10/2013).
Muzakar mengatakan terkait adanya usulan anggota dewan agar pemerintah Aceh membenahi penerangan, memasang paving blok serta membangun tempat wuduk dan toilet yang memadai di lingkungan makam Syiah Kuala, pemerintah Aceh akan memerintahkan SKPA terkait agar memprioritaskannya pada tahun 2014.
“Pemerintah Aceh dan pemerintah kota Banda Aceh akan mencari solusi bersama terkait dengan pengelolaan makam Syiah Kuala tersebut”lanjutnya.
Sementara itu sebelumnya anggota DPR Aceh Safwan Yusuf mengatakan Makam Syiah Kuala yang menjadi salah satu tujuan wisata di provinsi Aceh tidak terawat dengan baik, bahkan menurutnya hingga saat ini makam itu tidak jelas siapa pengelolanya karena masih adanya sengketa diantara ahli waris. padahal makam yang terletak di pinggir pantai itu kerap dikunjungi oleh turis regional dan internasional.
“Obyek tersebut selain ramai di kunjungi oleh turis lokal, juga kerap dikunjungi oleh turis regional dan internasional namun sayangnya, makam ulama besar dari zaman Seri Ratu Safiatuddin itu kurang terawat dengan baik”ujarnya.
Safwan meminta kepada Pemerintah Aceh untuk segera menunjuk pengelola makam. Di samping itu, Pemerintah Aceh diharapkan agar membenahi lampu-lampu penerangan, serta membangun tempat wudhu dan toilet yang layak.
