Presiden Jokowi Dijadwalkan Buka City Sanitation Summit di Banda Aceh

Presiden RI Joko Widodo bersama sejumlah menteri dijadwalkan hadir dan membuka City Sanitation Summit (CSS) XVI dan Rakernas Asosiasi Kabupaten/ Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) VIII yang akan digelar di Kota Banda Aceh pada 18-20 November 2016.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal usai mengikuti rapat koordinasi persiapan CSS dan Rakernas AKKOPSI bersama Pedamping Utama AKKOPSI yang juga Konsultan Ahli Bappenas Ahmad Syarif P, Jumat (30/9/2016) di Balai Kota Banda Aceh.

“Kami tentu sangat berharap Bapak Presiden Jokowi dapat hadir pada acara yang diikuti oleh delegasi dari 444 kabupaten/kota anggota AKKOPSI ini,” kata Illiza seraya mengharapkan sejumlah menteri dari kementerian terkait yakni Kemendagri, Bappenas, Kemenkes, KemenPU dan Pera dapat pula hadir pada hari H nanti.

Menurut Illiza, keempat kementerian itu memegang peran vital dalam pencapaian universal akses 2019 terkait penyediaan air bersih dan sanitasi layak. “Bappenas bertindak sebagai perencana, Kemendagri pembuat komitmen dari seluruh kabupaten/kota dan dua kementerian teknis,” sebut Illiza yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Komunikasi AKKOPSI ini.

“Insya Allah Banda Aceh siap menjadi tuan rumah yang baik, dan event ini merupakan perhargaan besar bagi kami. Sudah menjadi komitmen kami untuk terus membenahi sanitasi guna mencapai universal akses pada 2019 nanti. Apa lagi Banda Aceh juga telah menjadi salah satu pilot project di Indonesia.”

Sementara itu, Ahmad Syarif menyebutkan AKKOPSI dibentuk pada 2009 lalu oleh enam wali kota di Solo. “Pemrakarsanya Presiden Jokowi sendiri yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Tujuannya untuk meningkatkan kepedulian dari para wali kota/bupati dalam mendukung kondisi layanan sanitasi yang lebih baik.” ujarnya.

Ia menambahkan, pada acara CSS nantinya juga akan dideklarasikan komitmen bersama para wali kota untuk efektifitas pelaksanaan strategi sanitasi dan juga implementasi di lapangan. “Dari hasil evaluasi pemerintah, universal akses hingga 2015 sudah tercapai 62 persen. Artinya dalam lima tahun ke depan kita harus mencapai 38 persen lagi, baik infrastrukturnya maupun layanan akses kepada masyarakat. Perjuangan ini berat tapi kita tetap optimis, dan tentu membutuhkan mobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan, penguatan kelembagaan, dan aspek-aspek pendukung lainnya,” kata Ahmad Syarif.