Kota Subulussalam kembali meraih opini Wajar dengan Pengecualian (WdP) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2009 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Rapor” ini sama seperti tahun sebelumnya. Pemerintah kota mengaku terkendala sistem pelaporan dan administrasi aset daerah.
“Kami masih sedikit terkendala dalam teknis pelaporan dan pendataan aset daerah,” kata Wakil Walikota Subulussalam, Affan Alfian, seusai menerima hasil pemeriksaan di kantor BPK perwakilan Banda Aceh, Selasa (5/10).
Menurutnya masih ada beberapa aset dari kabupeten induk yang belum terinventarisir. Penilaian ini akan menjadi dorongan bagi pengelola daerah untuk menjadikan Subulussalam mendapat opini Wajar tanpa Pengecualian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah kota, kata Affan, juga akan menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam beberapa minggu ke depan. Termasuk memperbaiki sistem pelaporan dan mempercepat proses inventarisir aset daerah.
“Opini yang diberikan BPK atas pengelolaan ini tentu sangat menggembirakan. Meski baru berdiri beberapa tahun, Kota Subulussalam telah berhasil menunjukkan keseriusan dan transparansi pengelolaan kekayaan daerah,” ujar Affan.
Kepala Sub Auditoriat NAD II BPK Perwakilan Aceh Noor Sofie menilai, hampir semua daerah di Aceh memiliki kendala serupa. Sehingga BPK masih memberikan opini WdP. “Pendataan aset daerah menjadi masalah umum.”
Di lapangan, ungkap Noor Sofie, petugas pemeriksa masih menemukan banyak aset tanpa administrasi yang jelas. Penilaian ini, ujarnya, diharapkan mampu mendorong pemimpin daerah untuk terus membenahi sistem tersebut.
Di sejumlah daerah, kata Noor, pemerintah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mencatat aset-aset daerah. Peningkatan opini, tambahnya, terkait erat dengan upaya pemerintah meningkatkan penyajian laporan keuangan dengan memperbaiki sistem pembukuan dan sistem teknologi informasi. Noor juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM dan tetap berpegang pada aturan pengelolaan keuangan yang berlaku. (im)
