Plh Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan bahwa sejumlah penghargaan yang diperoleh oleh Pemko Banda Aceh selama ini tak terlepas dari keseriusan dan kegigihan Pemko dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang menginginkan adanya clean and good government.
“Awards tersebut kita peroleh berkat keseriusan dan kegigihan kita dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang menginginkan adanya clean and good government,” ujar Illiza saat membuka seminar bertajuk Pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Banda Aceh yang berlangsung di aula gedung balaikota Banda Aceh Kamis (12/6).
Namun, lanjutnya walaupun telah mendapat berbagai perhargaan,dirinya mengakui masih banyak permasalahan yang harus dibenahi, baik berupa sistem prosedur, SDM maupun sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Banda Aceh.
Belasan rewards yang telah berhasil diperoleh, diantaranya seperti Anugerah ICT Pura, Gender Awareness dari Jerman, IGA awards, Opini WTP 6 kali berturut-turut dan Lakip tepat waktu.
Sementara itu Koordinator Program Masyarakat Transparansi Aceh, Abdullah Abdul Muthaleb mengharapkan dengan adanya perjanjian tersebut pihak dinkes dapat lebih meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pelayanan publik tersebut. Pihak MaTa pun menilai pemko Banda Aceh telah memberikan ruang kontrol bagi masyarakat untuk menilai dan melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah.
“Dalam kondisi seperti itu, Pemko haruslah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana dan transparan,” ujarnya.
