Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh merekomendasikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) kota Banda Aceh untuk diberikan perlengkapan penunjang kerja yang standar seperti baju dinas lapangan, tameng pengendali massa, helm pelindung kepala dan jaminan asuransi.
Hal itu untuk mengurangi resiko yang timbul disaat Satpol PP dan WH menjalankan tugas lapangan. Anggota pelapor badan anggaran DPRK kota Banda Aceh, Surya Mutiara, mengatakan pihaknya meminta walikota Banda Aceh untuk serius membenahi iklim kerja Satpo PP dan WH agar tidak anarkis saat bertugas dilapangan.
“Selama ini mereka kan dengan kosong aja, jadi kita minta mereka dilengkapi dengan perlengkapannya” ujar Surya.
Selain itu DPRK meminta Satpol PP dan WH untuk meningkatkan intensitas operasi lapangan terhadap pelanggar qanun dan pelanggar syariat di masyarakat kota Banda Aceh.
Menanggapi rekomendasi DPRK, kepala Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, Muhammad Rusli mengatakan saat ini petugas Satpol PP tidak melakukan razia tetapi hanya menertibakan sebagian pedagang yang masih melanggar, apalagi dibulan puasa banyak bermunculan pedagang musiman yang berjualan di trotoar jalan, namun selama bulan puasa hal itu diberikan kelonggaran sepanjang tidak menggangu lalulintas.
“Kita bukan sifatnya razia tetapi hanya menertibkan, apalagi selama bulan ramadhan pedagang – pedagang kita mau mencari lebih dari pada bulan sebelumnya, jadi kita berikan sedikit kelonggaran” kata Rusli.
Rusli menambahkan razia hanya dilakukan untuk mengantisipasi adanya penjual – penjual makanan disiang hari selama bulan ramdhan, namun hingga puasa hari ke tujuh pihaknya belum menemukan adanya indikasi pedagang yang menjual makanan disiang hari. (im)
Dengar beritanya:
http://radioantero.net/savedeposit/audio/agustus 10/19082010_SALMAN_SATPOL PP HARUS DI LENGKAPI DENGAN ATRIBUT LAPANGAN.mp3
