Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh Ramli Rasyid meminta pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan untuk tidak menjadikan nilai Ujian Nasional (UN) sebagai standar kelulusan siswa.
Menurut Ramli seharusnya nilai UN dijadikan sebagai evaluasi pendidikan, sehingga pemerintah bisa memetakan daerah mana saja yang masih membutuhkan perhatian untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Hal demikian dikatakan Ramli Rasyid menanggapi kacaunya pelaksanaan UN setiap tahun yang terjadi hampir diseluruh Indonesia dan Aceh khususnya.
Ramli mengaku kecewa dengan pelaksanaan UN tahun ini, ia mengatakan ketidaksiapan pelaksana dalam melaksanakan UN justru akan merugikan peserta didik, seharusnya pemerintah sudah mengantisipasinya jauh-jauh hari.
“Jadi kita melihat kementrian pendidikan antara serius dengan tidak serius dalam melaksanakan UN itu”ujarnya.
Ramli menambahakan atas dasar itulah pihaknya berharap agar UN tidak dijadikan standar kelulusan.
Diprovinsi Aceh sendri dicontohkan Ramli, kondisi pendidikannya belum merata, baik antar kabupaten/kota bahkan antar kecamatan.
Ramli meminta pemerintah untuk menjadikan ujian nasional tahun ini sebagai bahan evaluasi, pasalnya kesalahan yang sama terus terulang setiap tahunnya.
Seperti diberitakan sebelumnya pelaksanaan UN SMP sederajat di provinsi Aceh kacau balau, mulai dari tidak cukupnya lembaran soal sampai pada tertukarnya soal.
