Situasi keamanan di Natuna, Kepulauan Riau, memanas setelah kapal coast guard China menerobos teritorial Indonesia. Kapal coast guard tersebut ada di Natuna untuk mengawal kapal ikan asing.
China merasa berhak atas Natuna. China menampik putusan pengadilan internasional tentang klaim 9 Garis Putus-putus di Laut China Selatan sebagai batas teritorial laut China tidak mempunyai dasar historis.
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I terus melakukan pengawasan dan pengamanan laut Natuna Kepri. Dari hasil pengawasan, Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan, ada 30 kapal ikan asing yang terdeteksi masuk wilayah kedaulatan NKRI dengan dikawal 3 kapal coast guard China.
Kehadiran kapal coast guard China sendiri membuat nelayan Natuna takut untuk melaut. Indonesia sendiri sudah memprotes keras atas pelanggaran yang dilakukan kapal coast guard China.
Berikut pernyataan sikap dari pemerintah Indonesia:
1. Jokowi tegas merespons klaim China
Istana memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas merespons klaim China di perairan laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai.
“Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna,” ujar juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).
Fadjroel lantas mengutip pernyataan Jokowi soal sikap terkait klaim China atas Natuna.
“‘Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia’, tegas Presiden Jokowi,” kata Fadjroel mengutip Jokowi.
KKP dan Bakamla tangkap kapal ikan berbendera Vietnam di NatunaSelain China, KKP dan Bakamla pernah menangkap kapal ikan berbendera Vietnam di Natuna (Humas Bakamla)
2. Sikap Tegas RI
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China. Dia mengatakan ada 4 sikap yang diambil pemerintah RI terkait pelanggaran yang dilakukan China di Natuna.
Poin pertama, Retno menegaskan bahwa kapal ikan China telah melakukan pelanggaran di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) NKRI. Kedua, RI menegaskan ZEE tersebut ditetapkan pada Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 (The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS).
Ketiga, RI mengingatkan China adalah anggota UNCLOS 1982 sehingga China harus menghormati hukum tersebut. Keempat, RI tidak akan mengakui klaim 9 Garis Putus-putus atau Nine-Dash Line sebagai batas teritorial laut China karena tidak memiliki dasar hukum internasional.
3. Prabowo Minta soal Natuna dihadapi santai
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai masalah ketegangan di Natuna. Menurutnya semua orang harus tenang, tidak akan ada yang terganggu termasuk investasi dari China.
“Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok ya,” kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020)
Prabowo sendiri menyatakan pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna bisa selesai dengan baik. Dengan catatan damai tentunya. Pasalnya menurut Prabowo, China merupakan salah satu sahabat Indonesia.
“Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” ungkap Prabowo.
4. TNI siaga tempur
TNI merespons pelangggaran coast guard China dengan menggelar operasi siaga tempur.. Kapal-kapal militer RI dikerahkan ke Natuna.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu Pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU.
“Selanjutnya dikatakan Pangkogabwilhan I bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara,” demikian keterangan tertulis yang disampaikan Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman, Jumat (3/1/2020).
Wilayah Natuna Utara merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I. Oleh karena itu, operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020.
5. Wabup Natuna dukung pemerintah tegas ke China
Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Ngesti Yuni Suprapti, menyatakan mendukung langkah pemerintah menindaklanjuti klaim China atas perairan Natuna. Pemkab Natuna juga mendukung langkah diplomasi.
“Kami juga mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan TNI untuk menjaga laut Natuna Utara dari pencurian ikan oleh nelayan-nelayan China, Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia,” ujar Ngesti saat dihubungi, Sabtu (4/1/2020).
Dia mengatakan kapal-kapal China masih berkeliaran di perairan laut Natuna Utara. Pengawasan kini diperketat TNI.
Ngesti menyebut tim dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) sudah melakukan peninjauan langsung ke perairan laut Natuna Utara. Patroli gabungan di batas wilayah RI dilakukan.
“Kemarin sudah ada gabungan pasukan melakukan kegiatan menuju perbatasan dengan 3 KRI dikerahkan sehingga (saat ini) ada 6 (KRI) di perairan ZEE,” sambung Ngesti. detik
