PJ Gubernur Aceh Tidak Merujuk UUPA, Aceh Kalah Lobi?

Sebagai respon atas persoalan akan adanya Pj Gubernur Aceh yang belakangan ramai dibicarakan, Aceh Institute menggelar diskusi publik bertajuk “Siapakah Sosok Tepat Pj Gubernur Aceh?”. yang berlangsung secara daring merupakan rangkaian diskusi bulanan Balee Seumike The Aceh Institute.

Menurut Direktur Aceh Institute Muazzinah Yacob, diskusi ini bertujuan melihat sosok Pj. kalangan apa yang paling tepat memimpin Aceh mengingat banyaknya persoalan krusial dalam pembangunan Aceh. Dinamika di masyarakat ada yang menginginkan kalangan sipil ataupun kalangan militer.

Diskusi ini menghadirkan pembicara yaitu Teuku Jamaica selaku masyarakat, Bardan Sahidi selaku anggota Komisi I DPRA, Otto Syamsuddin Ishak selaku akademisi dan Cut Meutia selaku pengamat. Sementara yang bertindak sebagai moderator ialah Misbahul Munawar.

Akademisi USK, Otto Syamsuddin Ishak menjelaskan anatomi masalah yang terjadi di Aceh adalah kemiskinan dan kurangnya kemampuan dalam mendistribusikan aspirasi politik ke pusat. Mestinya dengan melihat apa yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah di Aceh misal dalam hal kemiskinan, partai politik (Parpol) dapat menggunakan jalur resmi seperti DPRA untuk lobby politik siapa sosok yang tepat bagi PJ Gubernur Aceh dalam penyelesaian masalah tersebut. 

“Namun saat ini kita lihat Parpol hanya bicara-bicara saja tanpa menempuh jalur resmi. Problematika Aceh kita bukan terkait keamanan, namun pada masyarakat yang terpecah. Dapat dikatakan bahwa penunjukan PJ Gubernur Aceh yang tidak merujuk pada UUPA membuktikan bahwa Aceh telah kalah dalam lobby,” ujarnya.

Sementara itu Bardan Sahidi perwakilan DPRA menjelaskan tentang kriteria bagi calon PJ Gubernur Aceh versi DPRA antara lain Orang Aceh yang beragama Islam dan mampu menjalankan syariat Islam serta memahami masalah Aceh, Mempunyai komitmen yang kuat untuk menjaga perdamaian, pembangunan berkelanjutan dan memperjuangkan penguatan kewenangan Aceh, Mempunyai komitmen untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan semua pihak, Mempunyai komitmen menjamin netralitas dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Mempunyai komitmen menyelesaikan permasalahan Bendera dan Lambang Aceh serta menuntaskan program Reintegrasi Aceh, Memperjuangkan program-program strategis nasional, Berkomitmen mempertahankan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Sementara menurut Jamaica, Aceh sangat membutuhkan sosok yang tegas dan netral, paham teritorial, paham masalah yang terjadi di Aceh, paham terkait masalah ekonomi dan sosial. 

“Dan saya merasakan bahwa sosok itu ada pada mantan Pangdam Iskandar Muda. Menurutnya PJ Gubernur sangat layak diampu oleh sosok dari kalangan militer yang memiliki karakter yang tegas, kelebihannya keamanan terjamin, integritas tinggi, paham akan NKRI, dan memiliki sistem komando yang kuat.” ujarnya.

Pengamat dari kalangan perempuan Cut Meutia mengakui PJ gubernur  boleh dari sipil atau militer, yang penting adalah Ideologi ke-Acehannya. Namun jika dari kalangan militer, tantangannya adalah tidak terlepasnya image Aceh sebagai daerah konflik. PJ bukan hanya sebagai mengatur administrasi atau mengisi kekosongan, namun juga harus orang yang dapat membangun Aceh. 

“Jika masih ada dari sipil mengapa ambil dari kalangan militer, jika masih ada dari yang lokal kenapa harus dari inter-lokal (luar). Jangan sampai istilahnya nanti datang ke Aceh membawa M-16, lalu setelah itu membawa pulang 16 M.” tambahnya.