Ancaman Alhudri Terhadap Kepala Sekolah Terkait Vaksinasi Pelajar Dinilai Tak Patut

Vaksinasi terhadap para siswa tingkat SMA sederajat saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Pun demikian pelaksanaan vaksinasi tersebut haruslah karena kesadaran dan keyakinan.

Oleh karena itu sangatlah tidak patut para Kepala Sekolah diultimatum agar menyukseskan dan menyegerakan vaksinasi siswa hingga batas terakhir 30 September 2021. Karena masih banyak hal lainnya di dunia pendidikan yang jauh lebih penting daripada pelaksanaan vaksinasi itu, diantaranya bagaimana kemampuan para siswa memperoleh nilai pendidikan yang jauh lebih baik dari apa yang ada walau dalam masa pandemi sekarang ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPRA Tgk H Irawan Abdullah, Senin (20/09/2021), menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Drs Alhudri MM, yang mengultimatum kepala sekolah SMA/SMK dan SLB agar menyegerakan vaksinasi siswa hingga batas terakhir 30 September 2021. Apabila hingga batas waktu tersebut vaksinasi tidak mampu disukseskan, dia mempersilakan kepala sekolah mengundurkan diri saja.

“Kita sangat menyadari, vaksinansi merupakan program pemerintah pusat yang harus disukseskan. Tapi dalam pelaksanaannya haruslah dengan cara yang patut dan penuh kesadaran, bukan dengan bahasa-bahasa ultimatum karena bahasa seperti itu adalah bahasa yang sering digunakan dalam sebuah perusahaan dan bukan di lembaga pendidikan,” kata Tgk Irawan Abdullah.

Menurut Anggota DPRA Fraksi PKS tersebut, di lembaga pendidikan itu bahasa yang digunakan adalah untuk membina dan menuntun dengan hati nurani. Sehingga nantinya dikarenakan pemahaman dan sosialisasi yang dilakukan dengan baik, maka dengan sendirinya pula dan dengan penuh kesadaran serta keyakinan semua pelajar-pelajar yang ada di Aceh akan bersedia dan siap divaksin.

Menurutnya Komisi VI DPRA sangat mendukung proses vaksinasi tersebut sebagai salah satu ikhtiar tetapi vaksinasi yang dilakukan adalah vaksinasi dengan penuh kesadaran apalagi bukan hanya melibatkan elemen pelajar saja tetapi juga orang tua/wali siswa yang juga kadang-kadang ada pemahaman yang berbeda-beda terhadap Vaksin.

“Oleh karena itu kami mengajak pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialiasasi dangan bahasa yang jauh lebih sesuai dengan bahasa di dunia pendidikan. Semoga usaha kita bersama ini akan dimudahkan,”pungkas Tgk Irawan.

Apresiasi Alhudri

Sementara itu Penasihat Khusus (Pensus) Gubernur Aceh Bidang Pendidikan, Fauzan Azima mengapresiasi sikap Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri.

Menurut Fauzan, dalam kondisi seperti saat ini pemimpin itu memang harus tegas. Terutama kepada staf di bawah lingkungan kerjanya menurut kewenangannya.
Ketegasan untuk keselamatan banyak orang adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin.

“Kita patut apresiasi atas pernyataan sikap tegas Kadis pendidikan Aceh, bagi Kepala Sekolah yang tidak mampu mengendalikan vaksinasi di sekolahnya patut dievaluasi,” kata Fauzan, Senin, 20 September 2021.

Fauzan menuturkan, pernyataan tegas itu, adalah ungkapan kasih sayang kepada warga sekolah setelah berkeliling ke seluruh Aceh untuk melihat dan mengecek langsung kesiapan siswa dan siswi ke sekolah.

“Beberapa sekolah bahkan ada yang gurunya yang belum divaksin,” ungkap Fauzan.

Jika pun setiap warga sekolah ditanya nuraninya, mereka pasti ingin tatap muka sebagai mana sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia. Tentu saja peluang itu ada dengan adanya vaksinasi.

“Vaksinasi itu adalah “sekoci” bagi kita saat ini. Kapal sudah akan tenggelam, maka untuk keselamatan kita mencari pelampung dan sekoci agar semua kita selamat,” tutur Fauzan.

Oleh karena itu, katanya, siapa pun pejabat harus bertanggung jawab di lingkungan kerjanya. Bukan warga sekolah tidak mau vaksin, tetapi tidak faham. Diksi di lapangan kenyataan kadang berbeda dengan diskusi kita di meja kantor.

Sebagai mana kata Sekda Aceh, Taqwallah pada setiap pertemuan dengan pejabat-pejabat di daerah soal vaksin; dari sepuluh orang, tiga orang pasti mau, empat orang ragu-ragu dan tiga orang menolak dengan alasan beragam.

“Oleh karena itu peran wali kelas sangat diperlukan untuk mensukseskan vaksin di seluruh Aceh,” tutur Fauzan Azima mengutip Sekda Aceh.