Ketua Forbes DPR RI dan DPD RI Desak Pemerintah Aceh Bangun Laboratorium Covid

Ketua Forbes DPR RI dan DPD RI Asal Aceh, M Nasir Djamil

Ketua Forbes DPR RI dan DPD RI asal Aceh, M. Nasir Djamil mendesak pemerintah Aceh untuk segera membangun Laboratorium Covid di Wilayah barat selatan Aceh, serta wilayah Timur, dan Utara Aceh.

Hal tersebut dinilai sangat mendesak mengingat pendemi Covid-19 di Aceh semakin meningkat tajam, sementara pihak rumah sakit sudah semakin kewalahan.

” Ini karena kita lalai diawal karena terlena mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dan penetapan zona hijau,” ujar Nasir.

Karena itu Forbes DPR RI dan DPD RI asal Aceh kata Nasir, mendesak Pemerintah Aceh untuk lebih fokus mengatasi pandemi covid-19 yang angkanya kini semakin naik di Aceh.

“Desakan ini merupakan bentuk kepedulian kita semua guna menekan angka kematian dan mengurangi resiko tertular virus covid-19 di kalangan masyarakat,” tambah Nasir.

Selanjutnya Nasir mendesak pemerintah Aceh agar segera melakukan tes PCR secara menyeluruh minimal 1: 1000 sesuai standar WHO.

Kemudian kata Nasir, memperbanyak laboratorium Tes PCR minimal 5 lokasi di wilayah pantai timur dan utara , yang bisa ditempatkan di Lhokseumawe. Pantai barat di Meulaboh, pantai selatan di Tapaktuan, dan pantai tengah di Takengon .

“Laboratorium ini tentu sangat dibutuhkan guna membantu laboratorium kesehatan milik Kemenkes di Lambaro dan laboratorium Universitas Syiah Kuala, yang selama ini telah eksis dan bekerja maksimal,” ujarnya.

Selanjutnya tambah Nasir, perlu segera merekrut relawan tenaga medis di setiap Rumah sakit di Aceh, karena saat ini tenaga medis banyak yang diisolasi. Pemerintah Aceh juga didesak untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat dan dana refocusing covid-19 direalisasikan secara transparan dan akuntabel sehingga tepat guna dan berdaya hasil guna.

Selanjutnya Forbes DPR RI dan DPD RI asal Aceh mengajak seluruh pemangku kepentingan di Aceh agar membangun kepercayaan dan kesadaran publik guna melakasanakan protokol kesehatan secara konsisten.

“Pemerintah Aceh segara mendata secara akurat warga yang tidak mampu dan terpapar ekonominya akibat pandemi covid-19 guna mendapatkan bantuan sosial. Karena itu data terpadu kesejahteraan sosial di Aceh menjadi mutlak dibutuhkan,” pungkas Politisi PKS itu.