Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh Askhalani sepakat jika pembelian pesawat N219 untuk Aceh menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN.
Namun sebaliknya kata Askal, jika pemerintah Aceh membeli pesawat dengan menggunakan dana Otsus atau APBA, maka hal itu dinilainya sebagai awal bencana, karena terlalu banyak menggorogoti anggaran publik serta tidak relevan dengan kondisi keuangan Aceh saat ini.
“Jika pesawat ini dipakai dan dibeli dengan anggaran yang bersumber dari anggaran APBN (off budget) dan sifatnya bantuan dari pemerintah pusat maka itu sebuah terobosan #hebat, tetapi jika yang di pakai dana Otsus atau APBA maka ini awal bencana yang disebutkan mengorogoti anggaran publik dan tidak relevan dengan kondisi keuangan Aceh saat ini,” kata Askal.
Selain itu kata Askal, jika pemerintah Aceh berencana menggunakan pesawat tersebut untuk kepentingan Emergency, seperti dukungan Ambulance untuk wilayah khusus seperti Simeulue, Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, serta program kebencanaan dan logistik sosial maka ini merupakan program #AcehHebat.
Namun kata dia, jika orientasi program Pesawat N219 untuk kepentingan lain seperti Touring (seperti Moto Gede), gagah gagahan atau bermanuver-manuver di udara maka tidak ada alasan dan harus ditolak dari sejak dini.
Begitupun kata Askal jika diperuntukan pesawat tersebut untuk kepentingan komersial maka akan menjadi bencana, karena contoh ini sebelumnya sudah pernah terjadi yaitu perkara Pesawat Seulawah NAD yang kemudian menimbulkan bancakan dan tidak kunjung selesai.
“Program Aceh Hebat harus memiliki indikator jelas, karena seluruh kebijakan deskresi yang baik pasti akan didukung, dan pasti menjadi Program hebat,” tambah Askal.
Diberitakan sebelumnya Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menandatangani perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan pesawat terbang N219 serta pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Pusat Manajemen PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Senin (9/12).
