Hari Buruh International atau May Day akan diperingati besok 1 Mei 2017. Pada kesempatan ini, para buruh pun akan turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutannya.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat mengungkapkan beberapa tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi May Day besok, mulai dari pencabutan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, outsourcing, hingga ancaman buruh di era digital.
“Minta PP 78 tahun 2015 dihapuskan karena memang PP 78 sangat bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena menghilangkan hak berunding serikat pekerja, pekerja dalam tiga unsur dalam pendekatan upah. Kalau PP 78 kan menggunakan inflasi,” tutur Mirah saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Minggu (30/4/2017).
Dengan diberlakukannya PP Nomor 78 Tahun 2015, lanjut Mirah, sistem pengupahan buruh dinilai menjadi tidak ideal. Pasalnya persentase kenaikan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya lebih tinggi dari kenaikan upah buruh.
Selanjutnya, outsourcing masih menjadi tuntutan yang diminta untuk dicabut. Terlebih lagi, saat ini ada permagangan yang dinilai merugikan buruh.
“Outsourcing masih terus belum selesai. Nah sekarang tambah lagi pemagangan, pemagangan outsourcing terselubung, lebih parah dari outsourcing. Ini kalau ada ranking satu karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan outsourcing, keempat pegawai magang,” tutur Mirah.
Mereka yang menjadi pekerja magang diberikan upah jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Jangka waktu magan juga terbilang lama memakan waktu bertahun-tahun.
Kekhawatiran lain juga datang dari para buruh adalah digitalisasi pembayaran. Maraknya transaksi digital membuat pekerja di belakang meja kasir menjadi ketakutan. Pasalnya, peran mereka perlahan akan tergantikan dengan sistem komputer.
“Ini kan cenderung sama orang-orang yang berhubungan sama kasir transaksi, karena dia lebih cepat di-PHK massal,” tutup Mirah. Detik
